ads


ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mendesak Pemerintah Aceh dan DPRA untuk mengevaluasi pelaksanaan Qanun No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).


Ketua YARA Safaruddin mengatakan evaluasi yang dimaksud YARA adalah pada pasal 65 dan 66 yang menyebutkan, pada saat qanun ini mulai berlaku, lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan qanun ini paling lama 3 tahun sejak qanun ini diundangkan dan peraturan qanun ini harus ditetapkan paling lama 1 tahun terhitung sejak qanun ini diundangkan.


“Kami mendesak agar Pemerintah Aceh dan DPRA mengevaluasi pasal 65 dan 66 yang mengatur tentang jangka waktu pengalihan status bank di Aceh ke dalam bentuk syariah semuanya,” kata Safar, Sabtu (8/8/2020).


Safaruddin mengatakan, YARA banyak mendapat keluhan dari berbagai pihak tentang proses pengalihan bank konvensional ke syariah saat ini, dan yang paling berdampak adalah masyarakat kecil yang biasanya menggunakan fasilitas bank konvensional seperti anjungan setor tunai mandiri, fasilitas kredit, fasilitas ATM, dan banyak lagi yang biasanya ada di bank konvensional namun tidak ada di bank syariah.


Apalagi katanya, setiap rekening warga Aceh maupun kegiatan usaha di Aceh sekarang wajib disyariahkan ini dapat menghambat proses pembangunan ekonomi masyarakat.


“Kami mendapat keluhan dari warga masyarakat jika saat ini mesin anjungan setor tunai Mandiri sudah tidak ada lagi di Aceh, dan masyarakat yang akan melakukan transaksi setor harus ke bank langsung dengan antrean yang panjang. Padahal hanya mau setor 100 atau 500 ribu untuk berbagai keperluan, inikan sudah mempersulit masyarakat, itu satu contoh kecil belum yang lainnya,” terang Safar.


YARA menyarankan agar Pemerintah Aceh dan DPRA mengevaluasi qanun tersebut dengan memberikan pilihan kepada masyarakat Aceh bank mana yang akan mereka dipilih. Karena jika dilakukan seperti saat ini sebagaimana diatur dalam Qanun LKS, maka banyak masyarakat yang hak untuk menentukan pilihan fasilitas perbankan akan terampas dan ini disebut bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu YARA mendesak agar dilakukan evaluasi atas Qanun LKS ini.


“Bagi warga Aceh dan pelaku usaha di Aceh saat ini dipaksakan harus membuka rekening di bank syariah, kalaupun tidak bersedia dan masih ingin di bank konvensional maka proses transaksinya harus ke luar Aceh yang tersedia bank konvensional. Inikan mempersulit, sementara fasilitas bank syariah belum sepenuhnya mampu melayani kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha saat ini di Aceh,” kata Safar.


Belum lagi kata Safar, dengan penutupan kantor-kantor bank konvensional di Aceh akan berdampak pada sektor lainnya, ini perlu kajian lebih luas dengan berbagai pihak terutama pelaku usaha yang menggunakan jasa perbankan agar semangat menegakkan syariat di Aceh tidak malah membuat masyarakat dan pelaku usaha di Aceh menjadi resah dan menghambat pembangunan ekonomi.


YARA juga saat ini sedang mempersiapkan diskusi tentang dampak dari Qanun LKS ini.[]


Editor : Ihan Nurdin

ads
Bagikan:

Bagaimana Munurut Anda? Komentar Disini