ads


Oleh Muhajir Al-Fairusy*


Andi Mulligan dalam novel Trash dan telah difilmkan bercerita bagaimana perjuangan anak-anak yang terjerat kemiskinan dan tinggal di kawasan kumuh pembuangan sampah, merefleksikan perlawanan pada ketidakadilan elit politik di provinsinya akibat terpengaruh oleh secarik pesan revolusi pada keadilan. Rakyat yang terbelenggu dalam kemiskinan struktural tak akan pernah tinggal diam, perlawanan akan terus ada dalam bentuk dan ragam pola. Keadilan adalah persoalan global, termasuk di Aceh, provinsi paling utara Sumatera, Indonesia.


Dalam beberapa literasi sejarah Aceh, ada cuplikan dialog yang melibatkan nilai keadilan antara ulama, panglima perang dan elit (bangsawan) tatkala Aceh digapit oleh dua peristiwa pelik, menguatnya pengaruh kolonial dan melemahnya semangat perlawanan akibat penyerahan total secara perlahan modal rakyat pada kekuatan struktur kekuasaan bangsawan. Saat itu, bukan hanya persoalan menghadapi penetrasi politik kolonial, ada hal yang lebih urgen di akar rumput, yaitu keadilan. Keadilan telah menjadi omongan publik tatkala praktik kekuasaan caos dalam internal orang Aceh sendiri. Saat di mana kekuasaaan [Aceh] berlaku semena-mena.


“…Soe yang taprang ? Soe nyang muprang?” (siapa yang akan kita perangi, dan siapa yang berperang?)


Teungku Chik Abdul Wahab Tanoh Abee melontarkan pertanyaan kepada Teungku Chik di Tiro (TCT) yang sedang mencari dukungan perang melawan kolonial. Lalu, TCT menjawab “…yang meuprang Muhammad Saman, nyang taprang Belanda.” (yang akan memimpin perang Muhammad Saman (Tiro), dan yang akan kita perangi adalah Belanda). Selanjutnya, Teungku Chik Abdul Wahab Tanoh Abee mengurai pernyataan.


“Sebelum kita memerangi musuh lahir, perangilah lebih dahulu musuh batin, yaitu hawa nafsu. Harta rakyat yang ada pada kita masing-masing yang telah diambil karena menuruti hawa nafsu, serahkanlah kembali dengan segera. Janganlah rakyat itu selalu teraniaya. Tegakkanlah keadilan di tengah-tengah kita terlebih dahulu, sebelum kita meminta keadilan pada orang lain.” (Al-Fairusy, 2014).


Dalam catatan lain, bentuk pernyataan Teungku Chik Tanoh Abee berbunyi ;
“…jangan sampai rakyat selalu teraniaya, tegakkan keadilan di tengah kita terlebih dahulu, sebelum kita meminta keadilan pada orang lain. Taubatlah wahai para elit Aceh, sebelum mengajak rakyat memerangi kompeni. Jika tidak dikembalikan harta rakyat yang telah direbut, yakinlah rakyat akan membelakangi kita, dan kita akan tersapu bersih dari Aceh ini. Jika tuntutan saya ini dipenuhi, maka saya akan bersama ke medan perang, jika tidak, saya dan pengikut saya jangan dibawa serta.” (Fauziyah Nurdin, 2008).


Penggalan dialog di atas yang melibatkan nilai keadilan menunjukkan konsistensi ulama Aceh tempo dulu yang selalu bergerak di atas rel nilai kemanusiaan. Maka, Teungku Chik Tanoh Abee memberi dukungan moril sepenuhnya pada pasukan Meureu-Indrapuri di bawah komando Teungku Chik di Tiro untuk bergerak melawan Belanda. Meskipun, sebelumnya, ulama penganut tarekat Syattariah dan pemimpin salah satu zawiyah tertua di Aceh ini belum memberi keputusan kongkrit untuk ikut terlibat melawan Belanda dengan alasan ideologis, jika musuh batin (baca: ketidakadilan) dalam tubuh bangsawan Aceh belum diselesaikan secara serius.


Syekh Abdul Wahab Tanoh Abee yang ditengarai sebagai inisiator utama kehadiran perpustakaan kuno di zawiyah tersebut adalah tokoh penting bersama Teungku Chik Abbas Kuta Karang di era pertengahan abad ke-19 M. Dalam beberapa studi sebelumnya menyebutkan, jika dia berada dalam deretan ulama tasawuf dalam lingkaran tarekat Syattariah tanpa melalui jalur Syekh Abdurrauf selain Fakih Jalaluddin, dan Syekh Khatib Langgien (wawancara dengan Hermansyah-Filolog UIN Ar-Raniry). Selain itu, dari catatan sanad Syattariah di Tanoh Abee, menurut Hermaliza (2007), besar kemungkinan mereka mewarisi tarekat tersebut melalui jalur Syekh Mansur Badiri, terus ke Ibrahim al Kurani selanjutnya pada Ahmad al-Qusyasyi hingga pada Nabi Muhammad. Dalam kultur masyarakat Aceh kala itu, hanya mereka yang memiliki sanad tarekat yang dipandang sebagai sosok sufi autentik, karena legitimasi ideologi tasawuf yang dimiliki lewat jalur tarekat.


Sebagaimana diketahui, pada era kolonial Belanda, Zawiyah Tanoh Abee pernah menjadi tempat pemberi legitimasi pada hampir semua pejuang Aceh yang akan ikut berperang, terutama bagi para panglima perang. Bahkan, hikayat Prang Sabi dibacakan dalam dua versi di sini, yang dibedakan untuk prajurit dan panglima perang. Kondisi ini menunjukkan pengaruh kuat keberadaan Zawiyah Tanoh Abee bagi rakyat Aceh. Syekh Abdul Wahab sendiri kala itu merupakan Qadhi Rabbul Jalil (penasehat hukum Islam), yang dipercayakan mendampingi Panglima Polem-Sagoe XXII Mukim. Kondisi ini sinergi dengan apa yang disampaikan oleh Hooyer, bahwa mukim XXII di Aceh Besar, menjadi pusat perbekalan dan alat perang yang didatangkan dari Pidie lewat pantai, hingga kemudian Belanda pada tahun 1877 membendung jalan perbekalan pihak Aceh tersebut, yang memaksa orang Aceh harus mengangkut perbekalan perang lewat jalur gunung yang sukar (Hooyer, dalam Alfian, hal 95-97).


Kondisi ketidakadilan elit justru menjadi t**ik perhatian Teungku Chik Tanoh Abee tatkala Teungku Chik di Tiro meminta nasehat dan dukungannya untuk melawan Belanda. Meskipun dalam kondisi perang, tak segan-segan ia mengkritik sikap culas dalam internal bangsawan Aceh, terutama mereka yang sewenang-wenang menguasai tanah dan hak rakyat secara sepihak. Sikap kritisnya pada gaya hidup bangsawan saat itu yang kerap mengisolasi hak rakyat menujukkan jiwa populisme seorang ulama.


Dalam studinya, Abdul Kappi menulis jika istilah elit dan bangsawan di Aceh dahulu berafiliasi pada sekolompok orang kaya yang menguasai dan memiliki tanah persawahan serta perkebunan yang luas. Selain itu, mereka juga memiliki hak untuk mengerahkan tenaga rakyat untuk bekerja di sawah atau di perkebunan mereka. Tak hanya itu, dalam konteks ekonomi, para bangsawan Aceh berperan kuat dalam perdagangan rempah-rempah. Keuntungan tersebut, selanjutnya diserahkan pada Sulan sebagai upeti, dan sebagian digunakan untuk perbelanjaan, dan mengurus pemerintahan. Pun demikian, dalam konteks relasi sosial, kerap terjadi diskriminasi antara elit dan rakyat biasa yang kian memperkuat kedudukan kaum bangsawan (M. Mansyur Amin, dkk, 1988).


Nasehat Teungku Chik Tanoh Abee ini selanjutnya dipegang oleh Panglima Polem, yang menganjurkan agar semua Uleebalang kembali ke jalan Allah (Hasjmy, 1976 : 53). Meskipun, pada akhirnya dualitas ulama dan uleebalang kandas, akibat politik yang diusung oleh Belanda lewat nasehat dua sarjana mereka, Dr. Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) dan Joannes Benedictus van Heutsz (1851-1924) (Ricklefs, 2008 : 320). Para ulama Aceh dari dulu ditengarai selalu berada di barisan rakyat, memperjuangkan hak-hak mereka. Karena itu, legitimasi populis yang melekat pada mereka bertahan hingga sekarang.


Makna keadilan telah ditempatkan sebagai keutamaan (arete) yang harus dikejar karena ia berada di arus utama relasi sosial politik. Bahkan, orang Romawi memiliki lambang yang diwarisi ke segenap manusia untuk menjelaskan makna keadilan lewat Iustitia (Dewi Keadilan), patung seorang dewi yang memegang pedang dan neraca sementara matanya tertutup (Francisco Budi Hardiman dalam Kalam, 2002).


Dalam orasi Kenduri Kebangsaan di Bireun pada tanggal 22 Februari 2020, tatapan pada populisme dibunyikan lagi oleh dua tokoh nasional terhadap Aceh. Pertama, Surya Paloh yang menyatir Aceh sebagai daerah miskin dan sombong. Kedua, kritik Presiden Jokowi secara tidak langsung sebagai orang Jawa yang menyentil penggunaan anggaran yang besar di Aceh harus tepat sasaran dan menyentuh rakyat kecil. Artinya, selama ini ketidakadilan dan “musuh batin” sebagaimana frasa yang pernah disebut Teungku Chik Tanoh Abee bergentayangan di Aceh-jika melihat dua opini yang dibangun pada saat kenduri kebangsaan.


Menguatnya opini publik, mulai Aceh sebagai daerah termiskin di tengah lumbung otsus, kian menjadi sengkarut dari tema ketidakadilan yang mengancam kesejahteraan Aceh. Lalu apa yang harus dilakukan? Seyogjanya para elit harus kembali pada sikap populisme. Rakyat adalah segala-galanya. Membelakangi rakyat, memperkosa hak rakyat, maka harus siap dengan konsekuensi rakyat yang akan membelakangi elit nantinya. Tidak hanya ulama sekaliber Teungku Chik Tanoh Abee, dalam konteks ulama kontemporer, bukankah Daud Beureueh ikut mengajarkan arti populisme, saat ia didepak dari jabatan Gubernur Militer oleh Soekarno, yang dilakukan adalah kembali ke tengah rakyat, bersama masyarakat ia memimpin kerja bakti merenovasi bendungan persawahan di Paya Raoh agar rakyat dapat kembali bertani. Tak lantas saat ia kembali ke tengah masyarakat, mengangkangi rakyat karena gaya hidup dan mengidap “musuh batin” yang anti populisme.



*)Penulis Buku Retrospeksi Budaya Himespheric Islam di Zawiyah Tanoh Abee.

ads
Bagikan:

Bagaimana Munurut Anda? Komentar Disini