ads


ACEHTREND.COM, Lhoksukon – Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Utara membantu PT PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Aceh UP3 Lhokseumawe untuk menagih tunggakan pembayaran rekening listrik dari Pemerintah Aceh Utara yang nilainya mencapai Rp1,2 miliar.


“Terkait tunggakan itu kita segera memanggil Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib atau Cek Mad ke Kejaksaan untuk dimintai kesanggupan melunasi pembayaran listrik,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Utara, Pipuk Firman Priyadi, kepada aceHTrend, Rabu (5/8/2020).


Pipuk menyebutkan, data yang diterima pihaknya, tunggakan pelanggan rekening listrik Pemda Aceh Utara yang belum ada realisasi sebesar Rp1.222.868.907. Padahal, sebelumnya PT PLN sudah melakukan penangihan.


Maka itu, Kejari Aceh Utara dan PLN UKW Aceh UP3 Lhokseumawe telah meneken kerja sama berkaitan dengan penagihan tunggakan pembayaran listrik tersebut. Dengan demikian, Manager PT PLN (Persero) UKW Aceh UIP3 Lhokseumawe, Heru Eriady memberikan surat kuasa khusus kepada Kejaksaan untuk melakukan penagihan tunggakan itu.


Sesuai data diterima Kejaksaan yang menunggak pembayaran listrik itu antara lain DLHKP Aceh Utara, Kantor Geuchik Tanjong DR, BPBD Aceh Utara, Kantor Bupati Aceh Utara yang ada di Lhoksukon, Kantor IPLT DLHK Aceh Utara, Kantor Bupati Aceh Utara di Lhokseumawe, Rumah Sakit Pratama Aceh Utara, dan Instalasi Farmasi Kesehatan.


Pipuk menyebutkan, adapun yang sudah diundang tahap awal ini dari Pemkab Aceh Utara yakni, Amir Hamzah selaku Kepala BPBD Aceh Utara.


“Tadi sudah datang ke kejaksaan dan telah membuat surat pernyataan akan membayar tunggakan dengan jangka waktu satu bulan ke depan,” katanya.


Kemudian, untuk kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara, Amir Syarifuddin juga telah diundang, tetapi tidak dapat memenuhi undangan tersebut karena ada tugas dinas di Banda Aceh.


“Selanjutnya, nanti kita juga akan mengundang Bupati Aceh Utara, namun kita akan melakukan koordinasikan dulu dengan beliau untuk dapat menghadiri undangan tersebut,” kata Pipuk.


Pipuk menyebutkan untuk penagihan itu pihaknya akan melakukan mediasi dulu dengan Pemkab Aceh Utara dengan PT PLN.


“Nanti kita kasih waktu kapan mereka bisa membayar, karena ini masalah anggaran, apalagi di tengah kondisi Covid-19 ini,” katanya.


Menurut Pipuk, sebenarnya untuk pembayaran listrik sudah dianggarkan karena itu anggaran rutin dan tidak ada alasan untuk tidak membayar sehingga sampai menunggak. “Nanti kita undang mereka ke Kejaksaan dan kita tanyakan di mana kendalanya sehingga terjadi penunggakan listrik,” katanya.[]


Editor : Ihan Nurdin

ads
Bagikan:

Bagaimana Munurut Anda? Komentar Disini