ads


Oleh Dr. Marah Halim, S.Ag., M.Ag., MH*


Di antara wacana yang mengemuka kemarin (05 Agustus 2020) dalam kegiatan FGD Qanun Jinayah di Kejati Aceh adalah materi-materi hukum yang tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lain, berikut beberapa isu yang diangkat oleh pihak penyelenggara yang dicantumkan di dalam undangannya:


a. Perbedaan persepsi di kalangan penegak hukum dalam menerapkan ketentuan jinayat, misalnya dalam kes pelecehan seksual terhadap anak;
b. Penegakan hukum jinayat hanya pada beberapa jenis jarimah dalam di QA 6/2014, belum pada jarimah lain dalam berbagai QA;
c. Paradigma yang terbangun di masyarakat terhadap penuntutan hukum jinayat identik dengan hukuman cambuk;
d. Belum pernah ada pendidikan dan pelatihan penegak hukum terpadu dengan modul yang terstruktur dan terintegrasi untuk menyatukan persepsi.


Selain keempat masalah itu, masih ada lagi isu-isu lain terkait dengan problematika penegakan hukum jinayah, baik aspek hukum materilnya maupun aspek hukum formilnya. Tiga nara sumber yang tampil menyampaikan problematika yang dihadapi institusinya masing-masing. Pemaparan dari Kepolisian berkaitan dengan jumlah jarimah dan jenisnya yang dominan terjadi dan bagaimana mereka memrosesnya dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.


Nara sumber dari kejaksaan lebih banyak mengulas problematika penegakan hukum jinayah dari sisi materi muatan qanun dan juga hal-hal yang terkait dengan hukum formalnya terkait dengan fungsi penuntutan. Sementara hakim dari mahkamah syar’iyah lebih kepada mengekspos kewenangan absolut Mahkamah Syar’iyah yang salah satunya adalah perkara pidana jinayah, aspek yang membedakan Mahkamah Syar’iyyah dengan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.


Intinya masing-masing penegak hukum itu telah mendeteksi kelemahan dan kekurangan hukum materil dan hukum formil terkait dengan perkara jinayah, tentu hal ini karena interaksi mereka yang langsung mengalaminya di lapangan. Sebagai praktisi tentu mereka yang bisa mengenal pasti kekurangan-kekurangan kedua qanun itu sehingga menyulitkan mereka bekerja atau membuat proses penegakan hukum menjadi tidak efektif dan efisien, yang semuanya berakibat pada ketidakadilan kepada pelaku jarimah atau korban suatu jarimah.


Hampir semua masalah penegakan hukum jinayah yang dikemukakan dalam FGD ini sesungguhnya pengulangan saja, karena masalah yang sama telah pernah mencuat atau dicuatkan dalam kegiatan pelatihan integratif bagi penegakan hukum jinayah yang rutin dilakukan oleh Dinas Syari’at Islam Provinsi Aceh; hampir semua sudah pernah dibahas sesungguhnya, seharusnya dengan sedikit koordinasi maka hasil kegiatan itu dapat diperoleh oleh para penegak hukum sehingga tidak perlu repot lagi mengadakan acara serupa FGD ini.


Dari paparan banyaknya problematika penegakan hukum seputar Qanun Jinayah, dapat ditarik kesimpulan bahwa qanun itu; setelah diberlakukan dan seiring perubahan dalam masyarakat, perlu direvisi (di-upgrade) agar dapat berfungsi update sebagai sarana perlindungan masyarakat. Jika isinya tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, maka dikhawatirkan ketetapan-ketetapan dalam qanun ini justru melukai rasa keadilan masyarakat dan membawa mudharat dalam penerapannya.


Tantangan untuk Penegak Hukum


Dibanding siapapun dan lembaga apapun, lembaga-lembaga penegak hukum tentu yang paling berpengalaman secara praktis menerapkan qanun jinayah. Ibarat parang, Pemerintah Aceh dan DPRA hanyalah menempanya di awal; mulai dari bentuk, berat, tebal-tipisnya, panjang pendeknya, lurus-lekuknya; pemakainya tetaplah para lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Syar’iyyah.


Tentu setelah parang digunakan selama 20 tahun (14 tahun dan 6 tahun), muncul ide-ide dan konsep-konsep perubahan agar parang lebih mudah dan nyaman untuk digunakan; agar parang lebih cepat dan tepat daya potongnya; agar obyek yang dipotong juga lebih bagus hasilnya; juga agar tidak memakan waktu lama; karena itu perlu sekali waktu para pemegang parang itulah yang kita minta untuk mendesain ulang parang yang ideal menurut mereka.


Meski bukan kewenangan lembaga-lembaga itu mengesahkannya, tetapi kalau sebatas konsep atau draft sepertinya tidak ada yang keberatan. Kalaupun nantinya secara formal akan melalui pemerintah Aceh dan DPRA, namun sebagai desain awal yang lengkap pasti akan sangat berharga, kalaupun tidak seluruhnya diterima, pasti setengahnya patut diterima dan setengahnya lagi mungkin jatah para teoritisi dan akademisi.


Dari pengalaman praktik di lapangan dari penegak hukum di ketiga lembaga tersebut, Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Syar’iyah, mengapa lembaga-lembaga ini tidak berinisiatif untuk membuat konsep perbaikan sendiri terkait fungsi mereka masing-masing, baik mengenai materilnya maupun formilnya. Karena merekalah yang terjun langsung di lapangan sebagai pemain, maka sebaiknya semua yang mereka anggap perlu diperbaiki disusun menjadi draft revisi yang komprehensif untuk diajukan sebagai konsep perbaikan qanun jinayah dan hukum acara jinayah.


Pendekatan desain perbaikan qanun jinayah dari penegak hukum dapat disebut pendekatan induktif sebagai lawan dari pendekatan deduktif selama ini dari Pemerintah Aceh dan DPRA c.q. akademisi/perguruan tinggi. Dalam banyak interaksi dengan penegak hukum, kerap terdengar ungkapan “kami kan lebih tahu kondisi lapangan, bukan seperti akademisi yang hanya bisa berteori”. Nah, karena itu, agar tidak saling menuding siapa biangnya yang membuat qanun jinayah saat ini kurang efektif dan efisien melindungi masyarakat, maka setelah 20 tahun versi akademisi dilaksanakan, maka saatnya sekarang kita menunggu qanun jinayah versi penegak hukum, baik dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahmakah Syar’iyah. Kita tunggu draft lengkapnya untuk dibanding-sandingkan dengan versi akademisi, pengamat dan pengkaji.


The post Pendekatan Induktif Revisi Qanun Jinayah : Versi Penegak Hukum appeared first on LINTAS GAYO.

ads
Bagikan:

Bagaimana Munurut Anda? Komentar Disini