ads


ACEHTREND.COM, Langsa – Puluhan nelayan Kota Langsa, pengusaha ikan, dan panglima laot mendatangi DPRK Langsa untuk mengadukan sejumlah persoalan yang mereka alami saat melaut, Kamis (6/8/2020).


Setibanya di Kantor DPRK Langsa, mereka diterima langsung Ketua DPRK Langsa, Zulkifli Latief, didampingi Ketua Komisi III DPRK Langsa, Rubian Harja, dan Ketua Komisi I DPRK Langsa, Burhansyah.


Salah seorang Nelayan, Zakaria, meminta agar memberikan keringanan administrasi dalam berlayar, di mana semua sudah diperiksa oleh Syahbandar maupun Dinas Kelautan Kota Langsa.


Katanya, nelayan dan tekong sangat resah karena di laut dipersulit dan terjadi pungli dari oknum-oknum aparat tertentu di tengah laut.


Sejauh ini kata dia, pungli yang terjadi tersebut mulai dari kisaran Rp2 juta hingga Rp10 juta ketika ada sedikit saja surat kelengkapan tak dimiliki oleh kapal saat berlayar.


“Kami meminta kebijakan kepada anggota DPRK Langsa aksi pungli ini dihentikan dan sangat meresahkan, dari segi surat dan kelayakan sudah dilengkapi, jangan semena-mena terhadap tekong maupun nelayan, ujung-ujungnya duit hingga saat sekarang ini terjadi,” sergah Zakaria.


“Padahal dari zaman-zaman dahulu tidak pernah aksi pungli dan sangat meresahkan mohon perhatian para anggota DPRK Langsa,” katanya lagi.


Hal senada juga diungkapkan Rahmadi Yahya, pengusaha boat. Selama pandemi ini katanya aktivitas melaut menjadi tidak lancar karena ada persoalan seperti yang terjadi khususnya pada nelayan di Telaga Tujuh, surat berlayar hanya berlaku sehari.


“Kami minta diberikan satu minggu,” katanya.


Ia juga mempertanyakan perihal regulasi yang mengatur terbitnya surat kesehatan kapal dari Kantor Kelas III Lhokseumawe yang berdasarkan Kepmen untuk kapal kargo, bukan untuk para nelayan yang harus bayar Rp20 ribu hal.


Terkait kelengkapan administrasi kata Rahmadi, mereka bukan tergolong pengusaha besar seperti PT, hanya nelayan dan tekong. Namun, menurutnya sering kali ketika di laut ada pemeriksaan yang terkesan mencari-cari kesalahan dan terkadang terjadi deal-deal tertentu (86-red).


“Kalau surat tak lengkap ditangkap sementara kita legal fishing, menjadi catatan agar dilakukan koordinasikan dan dibina bukannya dibinasakan,” ujar Rahmadi Yahya.


Pengusaha boat lainnya, Aguslim Tanjung menyampaikan tentang permasalahan di laut tingkat pengurusan administrasi lengkap 90 persen. “Tidak mungkin kapal berlayar di laut bila tidak lengkap surat,” jelas Aguslim.


Selanjutnya Bustami, mengatakan mengenai surat di Kota Langsa sebenarnya tidak sulit tapi kenapa dipersulit dari dinas terkait dan mengapa surat yang dikeluarkan bersifat sementara.


“Kelengkapan kapal nelayan sudah memadai dan apabila tidak cukup maka tidak berani ke laut, tapi kenapa ketika berhadapan dengan petugas banyak kali dipertanyakan. Jadi, sampai kapan pungli ini akan berakhir apabila tidak dilakukan tindakan yang konkret, mencari- cari solusi pungli ini dihilangkan,” katanya.


Pengusaha boat lainnya, Zulkifli, memohon SKK dan SKM kalau bisa bisa membuat permanen selayaknya seperti SIM.


Terkait hal itu, Ketua DPRK Langsa, Zulkifli Latief menyebutkan, apa pun yang disampaikan para nelayan dan tekong boat itu sebenarnya sudah lama terjadi. Pihaknya mengaku sangat mendukung masuk-masukan yang diberikan dalam audiensi tersebut agar bisa dicarikan solusinya.


“Kita akan mencari solusi demi kenyamanan para nelayan pawang Laot maupun tekong dalam mencari nafkah di tengah laut,” pungkasnya.[]


Editor : Ihan Nurdin

ads
Bagikan:

Bagaimana Munurut Anda? Komentar Disini