ads


Ahmad Humam Hamid*Negara atau daerah yang aman, tumbuh, maju, berhasil, dan adil dalam banyak kasus selalu mempunyai “saudara kandung” yang tak pernah lepas. Ketika saudara itu tak ada yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi yang stagnan, kepastian hukum yang rapuh, ketidakadilan, dan keborobokan hidup masyarakat.


Sebaliknya ketika ia ada dan kuat, maka masyarakat yang hidup di negara atau daerah itu umumnya akan sejahtera, terlindungi, dan bahkan tercerahkan. Makhluk ini telah disebut dan terbukti dalam sejarah, disebut dalam buku dan catatan yang tak terhitung, dan bahkan ditegaskan dalam AL-Quran dan berbagai kitab suci lainnya.


Saudara kandung itu bernama “kepercayaan publik”. Apapun kegiatan pemerintah, mustahil tidak ditujukan untuk kepentingan publik. Bahwa di situ ada ketidakjelasan, melayani kepentingan diri dan kelompok, atau berbagai ketidak beresan lainnya, yang pasti judulnya tetap kebijakan publik dan kepentingan publik.


Tidak gampang mencari apa yang lebih dahulu lahir, kepercayaan publik atau kebijakan publik yang baik berikut eksekusinya. Sepertinya itu tetap berhubungan, ketika yang satu rendah, yang satu lagi juga rendah. Sebaliknya ketika yang satu tinggi, maka yang satu lagi juga tinggi. Persis seperti pelajaran fisika “bejana berhubungan” anak sekolah lanjutan pertama.


Istilah kepercayaan publik sangat cepat berubah menjadi ketidakpercayaan publik ketika ada yang tak jelas, tak beres, dan salah dalam pelaksanaan pemerintahan. Ketika yang dijanjikan atau semestinya yang dikerjakan tidak menuruti kaedah yang berlaku, maka publik menjadi kecewa, mungkin marah. Semakin banyak kesalahan dan keliruan yang dikerjakan oleh penguasa, akan semakin besar pula kekecewaan rakyat dan pada akhirnya, kepercayaan berubah menjadi ketidak percayaan.


Mana lebih awal ketidak percayaan publik ataukah kinerja pemerintah? Siapa yang lebih dulu memberikan cintanya kepada siapa, apakah rakyat atau penguasa? Kalaulah pemilihan kepala daerah yang dijadikan ukuran, maka adalah mayoritas rakyat pemilih yang pertama mencintai dan memberi kepercayan kepada penguasa.


Ketika Irwandi&Nova memenangkan pilakada 2017, maka mayoritas rakyat Aceh memutuskan untuk memberikan cintanya dan kepercayaannya kepada kedua pasangan ini. Ketika ada harapan yang dikerjakan, ada janji yang ditunaikan, ada pekerjaan yang membuktikan mereka cinta rakyat, maka sang pasangan akan dicintai dan didoakan.


Ketika mereka bekerja baik, kepercayaan publik meningkat dan kepercayaan diri penguasa juga meningkat. Ketika kepercayan publik meningkat, maka medsos tidak bisa berbuat banyak, umpatan dan gosip relatif tidak berkembang, dan para buzzer, sebagiannya tidak perlu disewa, sebagian lagi dibiarkan untuk menjadi “gila sendiri”.


Sama dengan berbagai tugas lain, dalam penanganan Covid-19 kepercayaan publik juga sangat dibutuhkan. Tidak hanya itu, WHO dan berbagai lembaga dan ilmuwan ternama menyebutkan kepercayaaan publik kepada pemerintah adalah faktor penentu dalam memerangi pandemi. Cobalah baca buku manual WHO tentang penanganan Covid-19, akan sangat jelas betapa kepercayaan publik sangat diperlukan.


Tidak kurang lembaga kerjasama ekonomi internsional (OECD, 2020) mencurahkan banyak uang dan ahli untuk memeriksa kepercayaan publik dan pengendalian pandemi. Kenapa ini sangat penting untuk diperhatikan? Tidak lain karena karakter inti dari pandemi ini adalah kesehatan publik yang berurusan dengan sifatnya yang menular, mematikan, dan massal.


Kebijakan publik dalam konteks pandemi Covid-19 adalah anjuran, seruan, dan ajakan pemerintah tentang penyakit berbahaya yang memerlukan perhatian besar dan kerjasama dari masyarakat. Ketidakepatuhan,dan abai terhadap informasi bahaya pandemi, berikut dengan panduan individu, tidak hanya akan berpengaruh terhadap diri seseorang, namun berpengaruh besar kepada keberhasilan program pengendalian pemeritah.


Jika kepercayaan publik rendah kepada pemerintah, jangankan berita optimisme tentang langkah-langkah yang mungkin benar akan dilaksanakan, bukti fatal apapun yang disampaikan tidak akan pernah didengar, karena pemerintah sudah mendapat cap dari publik tidak serius, bohong. dan bukan tidak mungkin hanya cara mencari uang dari proyek pandemi, Padahal pemerintah, walaupun pada saat sebelumnya pernah lupa, atau abai, namun kali ini serius, tetap saja tidak didengar oleh publik.


Kepercayaan publik kadang tidak selalu harus berhubungan dengan pengalaman sebelum pandemi. Kesalahan dalam berkomunikasi tentang pandemi, ketidakmampuan meyakinkan pemangku kepentingan inti, dan kegagalan memahami persoalan pandemi dengan utuh menuruti kaedah-kaedah ilmu pengetahuan adalah wadah subur yang menimbulkan wabah baru yang sangat berbahaya, “ketidakpercayaan” publik.


Berbagai laporan pada tataran global telah menunjukkan negara-negara industri maju, punya kemampuan luar biasa secara pengetahuan, dan manajemen kesehatan publik yang gagal, umumnya mempunyai tingkat kepercayaan publik yang rendah,


Lihatah para kelompok juara penanganan Covid-19 dengan jumlah korban terbanyak, AS, Inggris, Brazil, dan Meksiko. Pemimpin negara itu tidak hanya meremehkan pandemi secara terbuka pada tahap awal, tetapi juga menganjurkan langkah-langkah “bodoh” kepada publik tentang cara penanganan pandemi yang tidak berbasis pengetahuan. Trump, AS dan Boris Johnson, Inggris, Bolsanero, Brazil, dan Obrador, Meksiko, adalah pemimpin negara besar yang tidak hanya gagal menangani krisis, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan publik kepada pemerintah dan negara.


Sebaliknya negara-negara dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi, umumnya dinilai sangat berhasil mengendalikan perkembangan pandemi di negaranya masing,masing. Jerman, Taiwan, Korea Selatan, Singapore, New Zealand, dan Jepang adalah contoh-contoh yang disebut oleh banyak ahli dan pengamat yang menggambarkan betapa keberhasilan pengendalian berkaitan erat dengan kepercayaan publik yang tinggi.


Dalam konteks Aceh, telah terjadi beberapa hal yang sekalipun masih berpeluang untuk diperbaiki, namun “inkubasi” wabah ketidakpercayaan telah mulai muncul. Inkubasi ini akan berlipat ganda dalam waktu dekat seandainya pimpinan daerah tidak mengambil langkah secepatnya untuk menunjukkan kepada publik bahwa Pemda Aceh serius, dan bahkan sangat serius dalam menangani bencana ini.


Publik Aceh masih sangat ingat janji pimpinan daerah pada awal Juni tentang pelaksanaan test kepada 25.000 penduduk yang tersebar di seluruh Aceh (Harian Serambi 1/6/20 ; Tempo 3/6/20). Beberapa hari kemudian ditegaskan lagi test swab gratis. Salah satu media lokal bahkan menyebutkan Pimpinan Daerah mengharapkan akan selesai pada 15/6/2020.


Hari ini, tidak hanya persoalan kelangkaan realisasi tes yang baru mencapai sekitar lebih dari 7000 orang, tata kelola tes sendiri menjadi masalah besar di daerah. Akses tes yang nyaris tak tersedia secara mudah, laporan kelangkaan logistik tes di Balitbangkes yang belum ada solusinya, pengiriman sebagian sampel daerah ke Jakarta adalah beberapa hal yang menggambarkan betapa akutnya persoalan.


Satu hal yang mendasar yang menjadi pertanyaan publik adalah ketidakjelasan keberadaan Laboratorium Universitäts Syiah Kuala. Disebutkan mendasar karena Laboratorium kampus itu tidak hanya memiliki alat tes swab dan petugas yang telah teruji,akan tetapi juga ditopang oleh lulusan terbaik pakar kesehatan dari berbagai kampus hebat Eropa, AS, Australia, Jepang, dan juga dari dalam negeri.


Berkaca dari kesuksesan Laboratorium Universitas Andalas, tidak seharusnya laboratorium kampus daerah yang punya fasilitas dan kapasitas tidak termanfaatkan dengan optimal. Di lain pihak, ada statemen-statemen dari pihak penanggung jawab kesehatan daerah yang terkesan menyudutkan laboratorium kampus Unsyiah.Tidak berlebihan untuk dinyatakan ada sebuah “fabrikasi” ketidakjujuran dan kebohongan yang diperlihatkan oleh instansi terkait tentang Laboratorium kampus itu.


Kasus mengadu domba antara keluarga pasien yang meninggal dengan mengkambinghitamkan kesalahan laboratorium kampus adalah kasus yang memberikan gambaran ada upaya sistematis untuk merusak kepercayaan publik kepada lembaga pendidikan tinggi itu.


Selanjutnya pernyataan ketidakmampuan laboratorium kampus untuk menangani tes yang banyak yang kemudian diikuti dengan anjuran pengiriman spesimen ke Jakarta juga semakin memperkuat ada sesuatu yang “tidak beres” sedang terjadi dalam tata kelola penanganan pandemi.


Ketika pemerintah daerah tidak mampu menggunakan secara penuh kapasitas lembaga yang ada, bahkan kalau perlu dengan penugasan langsung seperti kejadian di Sumatera Barat, maka pemerintah daerah telah memberikan teka teki besar kepada publik.


Persoalan tes Covid -19 Aceh yang sampai hari ini masih terlihat bergerak lambat mengirimkan sedikitnya dua pesan kepada publik yang akan mempengaruhi kepercayaan publik tentang keseriusan pemerintah. Pertama adalah amburadulnya tatakelola penanganan pandemi yang telah berjalan selama beberapa bulan, dan yang kedua adalah tingkat kesungguhan yang relatif rendah, terutama bila dibandingkan dengan daerah daerah lain.


Sejumlah observasi awal tentang potensi wabah ketidakpercayaan publik harus segera dibereskan. Kerja menangani pandemi ini tidak akan selesai dalam waktu yang singkat. Dari hasil kajian para ahi diperkirakan, sekalipun vaksin didapatkan, pandemi Covid-19 masih akan bersama kita paling cepat 2 atau 3 tahun. Sudah saatnya wadah dan sarana “inkubasi” wabah ketidakpercayaan publik ini di selesaikan secepatnya.


Persoalan hari ini tidak lagi sebatas kepentingan siapa, karena kegagalan penanganan pandemi tidak hanya akan membawa korban manusia, tetapi juga memberikan catatan buruk sejarah, dan semakin menggerus optimisme dan rasa percaya diri publik yang berkelanjutan. Sudah saatnya dibereskan.


*)Penulis adalah Guru Besar Unsyiah.


Dari redaksi: Lhob Mate Corona (LMC) adalah serial tulisan dari Ahmad Humam Hamid, Sosiolog Universitas Syiah Kuala yang ditujukan untuk sharing dan edukasi publik dan pihak- pihak terkait untuk topik Covid-19. Dipublikasikan setiap Selasa dan Sabtu.

ads
Bagikan:

Bagaimana Munurut Anda? Komentar Disini