ads


Oleh Usman Lamreung*


Badan Pengusahaan Kawasan Bebas Sabang (BPKS) saat ini sudah berumur 20 tahun. Jika dikaitkan pada fase hidup manusia, ini adalah sebuah usia yang cukup matang, sudah melewati masa akil baligh.


Namun, tragisnya, meski di usia yang sudah dewasa, BPKS belum mampu memenuhi amanah pekerjaan yang dimandatkan di pundaknya, yaitu menghidupkan free port dan free trade zone, berupa adanya aktivitas pelabuhan bebas dan perniagaan bebas di kawasan Kota Sabang dan Pulo Aceh, Aceh Besar.


Publik Aceh berkesimpulan, meski telah berusia 20 tahun, BPKS dapat dikatakan gagal total. Uang habis, hasil tak sesuai. Kesimpulan ini ditandai tidak adanya hasil nyata di bidang free port dan free trade zone sebagaimana mandat utama yang diberikan kepada badan otorita ini.


Publik Aceh hanya dipertontonkan piasan alias peukateun brôk para elite BPKS dari generasi ke generasi. Elite BPKS dikabarkan sering berleha-leha ke Jakarta dan luar negeri dengan uang negara, tak ada hasilnya.


Kebiasaaan perjalanan “leha-leha” elite BPKS ke Jakarta dan luar negeri hanya mampu dihentikan oleh pandemi covid-19. Sejak covid-19 mewabah di dunia tak ada lagi terdengar elite BPKS yang tamasya ke Jakarta dan luar negeri. Uang negara terhematkan.


Akhir-akhir ini, terdengar kabar baik, beberapa elite BPKS mau mendatangi dan membuat acara di Pulo Aceh. Warga Pulo Aceh tentu kaget dan pasti merasa gembira karena orang-orang yang mendapat mandat untuk membangun pelabuhan bebas dan perdagangan bebas di Pulo Aceh mulai melirik daerah mereka. Duh!


Aneka Skandal di BPKS


Berbagai persoalan lain juga menggerogoti tubuh BPKS. Antara lain skandal korupsi. Kita mencatat beberapa petinggi BPKS telah dikirim ke penjara karena terbukti memperkaya diri sendiri dan kelompok dengan dana rakyat. Saat ini juga terhembus kabar sayup-sayup bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BPKS telah mengajukan pengunduran dari jabatannya.


Dalam keremangan dikabarkan bahwa yang bersangkutan tak tahan atas berbagai “arahan” dari sejumlah “oknum” untuk membuat project yang di luar kewenangan BPKS. Namun permohonan pengunduran diri KPA ini disebutkan belum mendapat persetujuan dari Dewan Kawasan Sabang (DKS) karena belum ditemukan calon penggantinya yang memiliki kapasitas dan integritas. Entah benar atau tidak kabar dari “radio meugigoe tapi A1” ini tentu perlu penelusuran yang bersifat investigatif.


Selain itu, rekrutmen SDM dan elite managemen BPKS dinilai sarat kolusi (perkoncoan) dan nepotisme. Perkoncoan itu bahkan ada yang berwarna partai politik. Cobalah periksa satu per satu unsur managemen dan karyawan BPKS, maka akan ditemukan fakta ada sejumlah dari mereka yang terlibat dan menjadi pengurus partai tertentu. Alamak!


Pada sisi lain, media menyorot adanya wacana pemberhentian dan rekrutmen managemen baru BPKS dari Kepala, Wakil Kepala, dan para deputi yang sarat dengan politik dan nepotisme. Kepala, Wakil Kepala dan Deputi BPKS didesak untuk diberhentikan dengan berbagai kepentingan seperti kasus pemberhentian Said Fadhil berujung diselesaikan di pengadilan.


Terkesan BPKS dalam merekrut SDM bukan dilihat kemampuan profesional namun lebih mengutamakan kepentingan kekuasaan, menyebabkan banyak SDM yang ditempatkan tidak memiliki kualifikasi tentang pengelolaan pelabuhan dan perdagangan dari berbagai kebijakan, karena banyak t**ipan penguasa, tidak kualifikasi dengan bidang, berdampak pada pengembangan dan pembangunan pelabuhan bebas tidak berjalan dengan baik.


Contoh nyata adalah salah satu jabatan dalam managemen BPKS dikabarkan diangkat dari sosok yang gagal dalam testing untuk posisi itu saat seleksi. Terasa aneh, walau gagal dalam tahapan testing sejak awal tapi kemudian yang bersangkutan diangkat menjadi salah satu pejabat tinggi BPKS. Logika anak TK akan menolak cara berpikir seperti ini, apalagi dalam seleksi pada periode berikutnya terbukti yang bersangkutan gagal lagi.


BPKS butuh pekerja profesional, baik latar pendidikan, pengalaman atau dari terobosan (visi). Jauhkan BPKS dari sosok job seekers and money seekers (para pemburu kerja dan uang). Para pecundang yang berperilaku job and money seekers akan menjadikan BPKS sebagai sapi perah dan tempat bersenang-senang alias lambông-lambolông keupiah.


Sudah cukup 20 tahun BPKS berada dalam era kegelapan. Kini BPKS harus memasuki era new spirit (semangat baru) yang diisi oleh para karyawan/petinggi yang profesional. Kalau tak mampu membenahi BPKS, maka ada baiknya dibubarkan saja untuk selanjutnya diserahkan mandat pembangunan free port dan free trade zone kepada Menko Maritim dan Investasi RI di bawah komando Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan.


Sebelum BPKS dibubarkan dan pengembangan Kawasan Sabang diserahkan kepada Menko Maritim dan Investasi RI ada baiknya dicoba solusi ini.


Pertama, evaluasi dan benahi semua karyawan BPKS. Karyawan BPKS dikontrak secara tahunan. Pada akhir 2020 ini agar Kepala BPKS menilai kinerja dan back ground semua karyawan. Karyawan yang tak becus agar tidak diperpanjang kontrak kerjanya karena hanya menjadi beban lembaga.


Kedua, DKS perlu mengevaluasi unsur Dewan Pengawas. Mereka perlu dilihat track record satu per satu, baik dari segi kesesuaian pendidikan maupun pengalaman. Ahli-ahli kepelabuhanan dan perdagangan internasional perlu ada di Dewan Pengawas.


Anggota Dewan Pengawas BPKS yang tidak ada kualifikasi agar diminta untuk mengundurkan diri. Bikin malu saja jika ada tak punya kualifikasi bidang kepelabuhanan dan perdagangan tapi duduk di Dewan Pengawas BPKS. Logikanya, bagaimana mungkin mereka mampu melakukan pengawasan agar BPKS berjalan atas rel kewenangannya?


Ketiga, unsur managemen yang masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt) agar dipemanenkan dengan cara mencari sosok-sosok yang tepat dan berpengalaman di bidang kepelabuhanan dan perdagangan multinasional.


Ismail Rasyid, pebisbis cargo antarnegara, yang menyatakan mundur dari proses perekrutan kepala BPKS beberapa waktu karena disinyalir “dipermainkan” agar didekati kembali untuk mau menakhodai BPKS dalam sisa masa periode 2017-2022 ini. Beri kewenangan dan durasi waktu 2 tahun kepadanya untuk menghidupkan denyut free port di Sabang.


Sementara untuk posisi Wakil Kepala BPKS agar dicari sosok yang mumpuni di bidang ketertiban administrasi lembaga negara agar tidak terjadi penyimpangan dan menjerumuskan pimpinan ke jeruji besi seperti yang terjadi pada masa lampau. Untuk jabatan Wakil Kepala BPKS, kiranya aparatur daerah atau pensiunan sekretaris daerah yang terbukti bersih dapat diminta bantu untuk sisa durasi yang ada.


Jika pembenahan dengan pola ini terbukti tidak berhasil juga setelah dua tahun kemudian, maka ada baiknya BPKS dibubarkan saja untuk selanjutnya diserahkan mandat kepada Menko Maritim dan Investasi RI untuk menanganinya. Semoga!


*)Dosen Universitas Abulyatama Aceh Besar.

ads
Bagikan:

Bagaimana Munurut Anda? Komentar Disini