ads


ACEHTREND.COM, Lhoksukon – Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Aceh Utara menangani 426 perkara kasus perceraian dalam rentang Januari-Juli 2020. Dari sekian banyak kasus perceraian tersebut, utamanya karena faktor ekonomi.


Humas Mahkamah Syar’iyah Aceh Utara, Wafa’ MH mengatakan, berkas perkara gugatan perceraian lebih banyak diajukan oleh pihak istri. Angka cerai talak yang diajukan laki-laki (suami) hanya 92 perkara, sedangkan cerai gugat yang diajukan perempuan (istri) mencapai 334 perkara.


“Retaknya rumah tangga yang berujung dengan perceraian diakibatkan faktor ekonomi dan narkoba,” katanya.


Wafa’ menyebutkan, selama masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan kasus yang ditangani. Hal ini karena selama pandemi Covid-19 Mahkamah Syari’yah Aceh Utara tidak menerima perkara tatap muka dan harus melakukan sidang pengadilan secara elektronik (e-court). Selain itu, untuk melakukan upaya perdamaian antara dua pihak juga sangat kecil.


“Jadi banyak masyarakat susah untuk daftar secara e-court (online) karena harus buat email dulu dan jadwal sidang SMS litigasi. Maka itu pengguna e-court juga harus pengguna terdaftar yaitu pengacara,” katanya.


Dia menyebutkan daftar secara e-court biaya perkara lebih murah karena juru sita tidak perlu memanggil ke tempat, cukup diberitahukan melalui SMS dan email. Namun, meski biaya perkara murah, akan tetapi karena pengguna terdaftar harus menggunakan jasa pengacara.


Wafa’ menjelaskan, perceraian bisa dilakukan ketika salah satu pihak membuat pelanggaran fatal seperti tidak memberikan nafkah lahir dan batin, menelantarkan, dan sebab-sebab lain. Jika salah satu pihak tidak bisa menerima perbuatan pihak lain, pihak yang dirugikan bisa menggugat ke pengadilan.


Terkait kasus cerai gugat di atas kata dia, suami-suami yang terlibat dalam kasus narkoba umumnya tidak bertanggung jawab kepada istri. Mereka jarang pulang, tidak menafkahi, belum lagi jika mereka dipenjara dengan vonis yang lama.


“Jadi istri bisa langsung ajukan cerai gugat dengan cukup mengajukan bukti surat yaitu petikan putusan pengadilan negeri yang memvonis (minimal) 5 tahun, itu sidangnya hanya sekali saja,” katanya.


“Jika dilihat di Aceh ini dengan di daerah lain, di Aceh ini sangat kuat memegang cerai di bawah tangan (talak di gampong). Jadi ketika datang ke Mahkamah Syar’iyah hanya ingin mengambil surat perceraian, dengan dalih sudah melakukan proses cerai di gampong,” katanya.


Kondisi itu menyebabkan mahkamah sulit untuk melakukan mediasi antara kedua belah pihak.


“Saya sudah tiga tahun di sini tidak pernah berhasil (memediasi), namun di luar Aceh banyak berhasil,” katanya.


Menurut Wafa’, ini akibat kurangnya sosialisasi hukum kepada masyarakat. Pihaknya menyarankan agar pemerintah daerah melakukan sosialisasi hukum ke gampong-gampong dengan mengundang anggota mahkamah syar’iyah untuk memberikan pencerahan mengenai hukum keluarga, terutama bagi tokoh-tokoh gampong.


“Jadi janganlah iyakan perceraian secara itu, meskipun secara agama sudah sah. Karena kita menggunakan hukum Indonesia (hukum positif). Maka itu, mereka ke Makamah Syariah untuk mengikuti sidang, jika nanti dikabulkan, maka keluarlah akta cerai, tapi jika ditolak, maka jadi masih status suami istri,” ujarnya.


Ia juga mengimbau kepada masyarakat khususnya perangkat desa, jika ada warganya yang mengaku telah menjatuhkan talak pada istrinya, ia meminta agar tidak langsung setuju dan mengatakan “sah”, tetapi bisa berdalih bahwa itu kewenangan mahkamah syar’iyah.[]


Editor : Ihan Nurdin

ads
Bagikan:

Bagaimana Munurut Anda? Komentar Disini