ads


Oleh Mahzal Abdullah*


Pang ulè but ibadat, pang ulè hareukat meugoe. Slogan yang terpampang dan melekat gagah dari simbol resmi Kabupaten Pidie, diambil dari hadih maja (pepatah) Aceh ini, jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya kurang lebih: sebaik-baik perbuatan adalah ibadah, sebaik-baik pekerjaan adalah bertani. Tersirat dan tersurat jelas posisi pertanian dalam kehidupan sosial seiras dengan keyakinan Islam.


Dalam salah satu akronim kreatif seorang founding father Indonesia Soekarno menyebutkan petani merupakan penyangga tatanan negara Indonesia. Kalimat itu menjadi cukup beralasan, melihat tugas mulia seorang petani yang melakukan kegiatannya memenuhi hajat hidup orang banyak (kebutuhan primer). Soekarno juga dikenal dengan sosok presiden yang dikenal cukup dekat dengan petani. Bahkan ajaran maarhaenisme yang ia gagas terinspirasi dari sosok petani yang ia temui pada tahun 1962-an.


Sektor pertanian merupakan penopang utama daerah Pidie dan Aceh sejak zaman Kerajaan Aceh Darussalam menjadi salah satu kekuatan politik di Asia Tenggara. Namun, tragis nian nasib pertanian daerah ini, bergantung hampir sepenuhnya dari luar (impor).


Mengulas persoalan sektor pertanian baik kancah nasional maupun daerah, sama saja, ibarat mengurai benang kusut. Tak pelak, semua kepentingan jahat (elit) terus menggorogoti nafas kelangsungan hajat hidup orang banyak ini. Pemerintah seringkali abai dalam setiap kebijakan, pun ada sering pula blunder untuk kebijakan urgen pada sektor ini. Persoalan hulu ke hilir pun menjadi tontonan tak menarik bagi bangsa yang beradab, petani menjadi kalah dalam setiap kucuran keringatnya, bermain di teriknya mentari tak terhitung sebagai‘kerja keras’ di mata elit culas.


Apa hendak dikata, jika tetap saja sektor pertanian masih jadi lumbung politisasi kepentingan saat pesta demokrasi digulirkan, terus berlangsung dari musim ke musim, dari rezim ke rezim tanpa pernah (petani) memetik hasil panen merasakan kenikmatan dari derap langkah kemerdekaan bangsa ini.


Narasi ‘Membangun’ Pertanian.


Sangat tepatlah kiranya kita (masyarakat) menagih janji yang pernah dituang saat kampanye terdahulu, dan mengevaluasi selama pemerintahan ini berlangsung sebagai tonggak pembangunan (resolusi) di sisa usia kekuasaan Abu Syiek sebagai Bupati Pidie. Sejatinya janji merupakan kewajiban untuk ditepati, selayaknya utang harus dilunasi, selayaknya terhindar dari status munafik dalam konsepsi ajaran Islam yang kita anut.


Identik dengan slogan glé, blang dan laot. Sungguh masyarakat menaruh harapan besar realisasi visi dan misi kampanye yang selalu digaungkan oleh pengusung dari panggung-panggung kampanye, para simpatisan pun selalu memantik debat ‘pembenaran’ dari setiap meja ke meja lainnya di se antero warung kopi dan tempat keramaian lainnya di Pidie dan Aceh untuk mempengaruhi konstituen dan mau menetapkan pilihannya pada pasangan independen tersebut.


Menarik dicermati, tensi politik saat itu sangat tinggi, hingga kontestasi diumumkan serta pelantikan Abusyik – Fadhlullah TM. Daud pada saat itu diwarnai ‘pemboikotan’ oleh Partai Aceh yang menguasai suara Parleme Kabupaten Pidie, dan diketahui ‘hanya’ pasangan Sarjani Abdullah-M. Iriawan yang didukung penuh oleh semua partai nasional dan partai lokal yang menduduki ‘kursi empuk’ legislatif. Pada saat bersamaan masyarakat Pidie ‘mengajari’ partai politik untuk bersikap adil pada rakyatnya, nasihat kekuasaan rakyat telah mematahkan klaim kemenangan dan kekuasaan rakyat menemukan jalan dan tuannya pada jalur independen (non partai).


Hari ini, 17 Juli 2020, Pemerintahan ini merayakan tiga tahun dalam ‘kesuksesan’ menjalankan roda Pemerintahan Kabupaten Pidie, (dilantik pada 17 Juli 2017, lalu). Glę, blang dan laot dalam salah satu misi pemerintahannya, pada poin kelima disebutkan, “Meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi di sektor pertanian, perikanan, kelautan dan ketahanan pangan.” Adalah p****bahan yang berfokus pada pembangunan sektor pertanian ini sangat digalakkan oleh Bupati Pidie Abusyik dan Fadhlullah TM. Daud, namun pertanyaannya sekarang, sejauhmana misi itu telah digerakkan dan dicapai?


Sektor Pertanian masih mendominasi, berdasarkan Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Pidie, Sofyan Ahmad mengatakan, jumlah petani penggarap atau para buruh tani di Pidie persentasenya sekitar 50 hingga 60 persen. (Sinarpidie.co, Selasa, 05 maret 2019)
Disepakati bersama BPN Pidie, Pemerintah kabupaten Pidie menetapkan luas lahan pertanian di kabupaten Pidie mencapai 25.660 hektare (Serambinews.com, Selasa, 26 Maret 2019).


Merujuk pada data yang dirilis Sinarpidie.co dengan judul Penguasaan Lahan Pertanian di Pidie, Hasil Panen dan Stunting, menyatakan bahwa jumlah petani gurem (rumah tangga usaha pertanian yang menguasai lahan kurang dari 0,50 hektar) di Pidie pada 2013 sebanyak 34.856 rumah tangga. Dan terjadi pertumbuhan dari 2013 hingga 2018, sebesar 30,78 persen atau bertambah menjadi 45.589 rumah tangga. Sementara, sawah dengan luas 0,50 hingga 0,99 hektare dimiliki oleh 15.356 rumah tangga. Untuk 1,00 hektare hingga 1,99 hektare dimiliki oleh 7.563 rumah tangga.


Selanjutnya, 2,00 hingga 2,99 hektare dimiliki oleh 1,505 rumah tangga. Data itu dikutip media tersebut dari Survei Antar Sensus 2018 (SUTAS2018) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh.


Roni Ahmad yang akrab disapa Abusyik, selama ini dikenal dengan blusukan saweu gampoeng, pastilah sering mendapati keluhan-keluhan dari masyarakatnya yang mayoritas bekerja di sektor pertanian, perkebunan dan kelautan. Pada kemana aspirasi tersebut sampai? Atau memang dmDinas Pertanian tidak mau menindaklanjuti atau bebal terhadap pesoalan ini. Perlu kebijakan yang tepat untuk menyejahterakan petani yang masih berada di garis kemiskinan.


Adagium ‘menjadi petani itu miskin, kotor dan kumuh’ dapat segera kita atasi dengan kebijakan sistematis untuk memberikan solusi jangka menengah dan panjang merespon keluhan masyarakatnya.
Persoalan kompleks sektor pertanian seakan ‘tak berujung,’ dimulai dengan besarnya biaya produksi, untuk mendapatkan benih unggul petani harus merogoh kocek dalam-dalam, sampai saat ini pemerintah belum mengupayakan tersedianya benih yang berbiaya murah atau dengan subsidi pemerintah yang seluasnya, jikapun benih subsidi yang kita temui di lapangan itu hanya sampai pada petani tertentu, ditambah lagi benih tersebut banyak yang gagal tumbuh.


Persoalan serius pun sangat mudah kita temui, sisakan sedikit waktu fajar setelah Subuh melihat geliat pasar di Pasar Pante Teungoh, keluhan harga jual produk pertanian sangat rendah, sangat tekor jauh dan besar kemungkinan petani kita mengalami kerugian, disebabkan banyaknya praktik makelar agen-meu agen yang menjadi suplai harga dari petani tidak segera sampai ke penjual yang selanjutnya ke konsumen, sehingga pemaksaan cari laba atas hasil panen petani melalui banyaknya agen/tahapan yang sangat merugikan petani secara langsung. Atau amatilah keseharian pada saat musim panen tiba, besaran harga gabah (padi) yang dibeli oleh para agen/tengkulak sangatlah rendah.
Menjadi rahasia umum terkait pendistribusian pupuk, persoalan kelangkaan pupuk pada saat masa tanam sampai sekarang masih menjadi isapan jempol belaka. Pendistribusian bermasalah tak pernah dapat sanksi dihukum berat, hingga para pelaku memiliki kesempatan berbuat jahat terus menerus dan terkesan dapat ‘perlindungan’ dari petinggi pemerintahan.


Pupuk sebagai kebutuhan yang sangat esensial bagi pertumbuhan menuju hasil produksi yang meningkat, dan sektor distribusi pupuk, sekali lagi, sering dimanfaatkan atau permainan jahat, sehingga dalam hukum ekonomi demand and suplay berjalan tak seimbang, alias harga pupuk kian melambung tinggi, sementara kebutuhan tidak tersedia (sangat sedikit) di penyuplai.


Belum lagi tingkat pengetahuan dan pemahaman petani dalam melakukan budidaya dan teknologi pasca panen sangatlah rendah, diperlukan pendampingan serius oleh setiap badan-badan atau tenaga penyuluh yang telah difasilitasi oleh pemerintah untuk terus mengedukasi bagaimana seharusnya bertani itu dilakukan supaya lebih efektif dan efesien.


Lain lagi, berkurangnya lahan produktif dengan adanya alih fungsi lahan atau pembangunan pemukiman baru, pembangunan layanan kebutuhan publik serta adanya proyek strategis nasional, biarpun kegiatan pembukaan lahan atau cetak sawah baru di daerah Geumpang dan sekitarnya, ini sebagai salah satu upaya menyiasati penyusutan lahan, namun itu saja tak cukup.


Dibutuhkan kolaborasi sinergis antara Pemerintah Kabupaten Pidie dan DPRK dengan melibatkan perguruan tinggi yang memiliki spesialisasi di bidang pertanian atau pangan untuk melakukan kajian akademik yang selanjutnya dijadikan acuan kebijakan pembangunan di sektor pertanian.


Pandemi Coronavirus Disease-2019 (Covid-19) telah mengajari kita bahwa pangan merupakan kebutuhan utama (primer) penjamin kelangsungan kehidupan, apa jadinya krisis pangan melanda bersamaan dengan pandemi, sungguh gonjang-ganjing negeri ini, semoga saja terhindar dari rasa ketakutan ini.


Persoalan yang kian hari kian rumit ini tetap tegar kita hadapi, dan semangat serius tetap harus selalu ada dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Sejalan dengan gagasan Presiden Joko Widodo, membangun Indonesia dari desa, sejatinya Pidie bergegas cepat membangun Aceh dan Indonesia itu dari daerahnya.


Apakah pemerintahan yang telah berusia 3 tahun ini serius membangun pertanian? narasi itu masih bergantung di dinding asa.


*)Penulis Ketua Umum HMI Cabang Sigli 2019-2020. Alumni Fakultas Pertanian Unigha Sigli.

ads
Bagikan:

Bagaimana Munurut Anda? Komentar Disini