ads


ACEHTREND.COM, Blangpdie – Keputusan mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang membatalkan proyek multiyears atau tahun jamak tahun anggaran 2020–2022, mendapat tanggapan beragam dari sejumlah pihak, khususnya dari tokoh barat selatan Aceh (barsela).


Salah seorang tokoh dan pemerhati pembangunan di pesisir barat selatan Aceh, Fadhli Ali SE, kepada aceHTrend, Jumat (24/072020), mengatakan, proyek yang disebut-sebut multiyears yang sedang dibicarakan saat ini bukanlah gagasan atau program baru muncul tahun ini, bukan pula di tahun-tahun kemarin. Akan tetapi kata Fadhli, pembangunan infrastruktur ruas jalan di Aceh tersebut sudah lama diwacanakan sejak belasan tahun lalu.


Putra kelahiran Aceh Barat Daya (Abdya) ini membeberkan, secara singkat sejarah rencana proyek pembangunan ruas jalan tembus pada belasan tahun silam tersebut.


“Awalnya telah pernah digagas oleh mantan gubernur Aceh era 90-an, yaitu Dr Ibrahim Hasan, dan pada saat itu Prof Syamsuddin Mahmud menjabat sebagai Kepala Bappeda Aceh. Ketika Prof Syamsuddin Mahmud kemudian jadi gubernur Aceh, rencana pembangunan ruas jalan tersebut dipertegas kembali dengan menggagas program yang dikenal dengan program jaring laba-laba yaitu proyek pembangunan jalan yang menghubungkan garis pedalaman Aceh antar beberapa kawasan baik pesisir timur, utara, maupun barat selatan,” ulas Fadhli.


Program jaring laba-laba tersebut, tambahnya, merupakan jalan yang menghubungkan antara satu kabupaten dengan kabupaten lain di Aceh, seperti ruas jalan rute Aceh Tenggara–Subulussalam, Abdya–Terangon, Rundeng–Trumon, dan Jantho–Lamno, dan masih ada beberapa yang lain yang menghubungkan Aceh kawasan Lauser Antara (ALA) dengan pesisir timur-utara.


“Pembangunan ruas-ruas jalan tersebut adalah kebutuhan masyarakat, sudah sangat mendesak, karena persoalan itu selalu menjadi cerita lama yang tidak pernah jadi-jadi sampai dengan sekarang ini,” ujarnya.


Fadhli menuturkan, alasan mengapa proyek tersebut tidak kunjung-kunjung selesai, menurutnya pemerintah pada saat itu dalam membangun infrastruktur jalan terkesan cilet-cilet, setengah-setengah sehingga tidak pernah tuntas secara total. “Sebagai salah satu contoh, ruas jalan rute Abdya – Terangon memang sudah tembus jalannya, tapi sampai sekarang belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat,” ujarnya.


Terkait dengan penolakan 12 paket ruas jalan pada proyek multiyears oleh DPRA tersebut, justru ia memberikan apresiasi kepada Plt Gubernur Ir Nova Iriansyah, karena menurutnya dianggap telah berani dalam mengambil sebuah kebijakan demi kepentingan bersama rakyat Aceh.


“Saya apresiasi Pak Gubernur, karena menurut saya beliau berani dalam mengambil kebijakan demi kepentingan masyarakat Aceh,” imbuhnya.


Juru bicara KP3 Abas itu juga menegaskan sikapnya yang tidak setuju atas keputusan sejumlah anggota DPR Aceh yang menolak rencana pelaksanaan pembangunan proyek multiyears untuk tidak dilanjutkan pada tahun ini.


Alasannya, pembangunan infrastruktur 12 ruas jalan lintas antarkawasan pedalaman Aceh, bertujuan untuk membuka konektivitas sarana akses pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh, baik masyarakat yang berada di barat selatan Aceh, maupun di bagian tengah dan tenggara Aceh.


“Sikap saya selaku masyarakat Aceh, tidak setuju dengan keputusan anggota DPRA yang membatalkan proyek tersebut,” tegasnya.


Fadhli menambahkan, keputusan yang telah diambil sebelumnya antara Plt Gubernur dengan pejabat DPR Aceh lama sudah dilakukan dengan proses yang matang, bahwa pekerjaan proyek tahun jamak itu sudah berdasarkan kesepakatan qanun dan produknya dinilai sah secara hukum, DPRA dalam mengambil keputusan atas nama lembaga, bukan keputusan person elite politik pada saat itu, sehingga tidak ada alasan DPRA membatalkan proyek tersebut.


Hal ini, dia berharap agar anggota DPRA sekarang untuk bisa akur dan harmonis jika sedang berbicara persoalan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Aceh.


“Seharusnya anggota DPRA pulanglah dulu ke daerah dapil masing-masing, lihat kondisi infrastruktur jalan di sana baik di Simeuleu, Singkil, maupun daerah-daerah lain, agar nanti ketika sudah kembali lagi ke Banda Aceh baru ambil keputusan, setuju atau tolak.”


“Tolong jangan berpolitik lagi di DPR saat kita hari ini sedang bicara urusan kepentingan dan kebutuhan rakyat, dan tolong lepaskan kepentingan pribadi dan kelompok masing-masing,” pungkas Fadhli.[]


Editor : Ihan Nurdin

ads
Bagikan:

Bagaimana Munurut Anda? Komentar Disini