ads


ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Anggota DPRA Samsul Bahri mengatakan, terkait keberlanjutan proyek tahun jamak (multiyears), tetap harus diusulkan kembali di APBA 2020, tidak bisa dalam anggaran perubahan. Namun, jika eksekutif ngotot tetap melanjutkan proyek tersebut, DPRA tinggal mengawasi.


“Tindak lanjut pembatalan proyek multiyears itu kami kembalikan kepada eksekutif, apakah eksekutif mau melanjutkan, atau diusul kembali pada APBA 2021. Karena ada proses persetujuan DPRA yang cacat prosedur, makanya DPRA membatalkan itu, kami sudah membatalkan persetujuan itu, sementara tindak lanjutnya tinggal dengan eksekutif,” kata Samsul Bahri, saat dihubungi Selasa (28/7/2020).


Menurutnya, pembatalan itu dilakukan karena dinilai cacat hukum. Namun, kata dia, kalau pihak eksekutif punya celah dan menganggap tidak cacat hukum, dipersilakan untuk dilanjutkan. Setelah dilanjutkan baru DPRA melihat kembali, bagaimana prospeknya, apa perkembangannya.


Baca: Minus Demokrat & PPP, DPRA Sepakat Batalkan MoU Proyek Multiyears


“Sehingga jalan tengah agar proyek tersebut bisa dilanjutkan lagi sesuai aturan, dengan mengusulkan kembali pada tahun 2021,” kata Samsul Bahri.


Ia melanjutkan, proyek tahun jamak untuk pembangunan 12 jalan di berbagai daerah di Aceh perlu ditinjau kembali oleh eksekutif berdasarkan prioritas. Apalagi saat ini sedang dalam kondisi pandemi, di mana pemerintah juga sedang fokus pada pembangunan rumah sakit regional yang membutuhkan anggaran besar.


“Ada persoalan menyangkut Covid-19 di Aceh, APBA kita berapa di tahun 2021, mampu tidak kita biayai dengan kondisi APBA kita sekarang, jadi banyak persoalan, pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan kembali oleh eksekutif. DPRA menolak program tersebut, tapi karena ada prosedur yang dilanggar, jangan sampai ada persoalan hukum di kemudian hari,” kata Samsul.


Baca: Nasir Djamil Minta Proyek Multiyears Dilanjutkan, Kepentingan Rakyat di Atas Segalanya


Samsul menjelaskan, program tahun jamak itu diusulkan pada setiap tahun anggaran baru, tidak bisa pada anggaran perubahan, sehingga kalau ingin diusul kembali harus pada tahun 2021, yang saat ini KUA PPAS-nya sudah diserahkan ke DPRA.


“Kalau diusulkan kembali di anggaran perubahan, itu tidak mungkin, untuk proyek multiyears harus diusulkan pada awal tahun, berarti bisa di-multiyears-kan dua tahun,” jelasnya.


Menanggapi permintaan beberapa kepala daerah yang ingin proyek itu tetap berjalan, Samsul mengatakan pembangunan 12 ruas jalan pada proyek tahun jamak itu merupakan kebutuhan semua pihak, termasuk DPRA.


“Sebenarnya yang membutuhkan jalan tersebut tidak hanya kepala daerah itu saja, kami di DPR juga membutuhkan jalan tersebut, tapi persoalan di sini bukan siapa saja yang membutuhkan, tapi ada prosedur yang dilanggar, ada aturan yang tidak diikuti,” sebutnya.


DPRA sendiri, lanjutnya, berkomitmen agar pembangunan 12 ruas jalan di barat selatan, tengah, dan tenggara Aceh itu bisa tuntas. Pihaknya tidak alergi dan sepakat dengan program multiyears itu, tapi karena ada prosedur yang dilanggar, ya tentu mengikuti prosedur dulu yang harus diperbaiki.


Baca: Komisi IV DPRA Hanya Tolak Multiyears, Pembangunan 12 Ruas Jalan Tetap Dilakukan


“Kalau misalnya eksekutif tetap melanjutkan proyek tahun jamak tersebut, tidak masalah juga, karena tugas DPR sudah selesai, ya tinggal kita awasi saja. Harapannya 12 ruas jalan itu harus dituntaskan, dan DPRA tidak pernah memangkas anggaran itu, dan kalau bisa pihak eksekutif mengajukan kembali program multiyears itu di tahun 2021,” katanya.[]


Editor : Ihan Nurdin

ads
Bagikan:

Bagaimana Munurut Anda? Komentar Disini