ads


Oleh Muhajir Juli*


Setelah Ismail Rasyid mengundurkan diri dari seleksi Calon Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), isu siapa yang akan duduk sebagai top leader di lembaga tersebut, sempat dilupakan oleh publik. Termasuk mengapa Ismail Rasyid mundur, pun dilupakan begitu saja. Bagi orang Aceh, hal-hal anomali bukan lagi sesuatu yang aneh. Publik baru akan terkejut, bila di Aceh tidak terjadi keanehan dalam hal pengelolaan daerah.


Baru-baru ini kembali beredar kabar bila
Dewan Kawasan Sabang (DKS) telah mengantongi nama calon kepala, wakil kepala dan para deputi untuk ditetapkan dan akan dilantik sebagai manajemen baru BPKS. DKS memilih calon-calon itu di luar hasil panitia seleksi calon Pimpinan BPKS.


Dari informasi yang beredar, nama yang akan ditetapkan dan dilantik sebagai manajemen baru BPKS adalah ISK sebagai Calon Kepala (ISK), Wakil Kepala TZ dan para Deputi AM, AH, ZZ, ET. Keenam orang tersebut hanya 1 orang yang diambil oleh DKS sebagai deputi dari hasil Tim Panitia Seleksi yaitu ZZ.


Turun tangannya DKS dalam penentuan calon penghuni manajemen BPKS yang baru, menuai pro dan kontra. Isu-isu Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pun berembus kencang. Pun demikian, “penunjukan langsung” yang dilakukan oleh DKS bukanlah suatu hal yang melanggar aturan.


Ada dua pedoman untuk memilih kepala, wakil kepala dan deputi BPKS, yaitu Undang-Undang Nomor 37 tahun 2000 dan peraturan gubernur (pergub), yang telah dikeluarkan beberapa kali oleh beberapa gubernur selaku ketua DKS. Pergub terakhir, nomor 17 tahun 2014.


Dalam UU Nomor 37, disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) Dewan Kawasan Sabang membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Sabang yang dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala dan Anggota.


(2) Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Kawasan Sabang setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.


Merujuk aturan di atas, jelas bahwa untuk mengangkat dan memberhentikan kepala, wakil kepala, dan anggota (deputi) BPKS, menjadi wewenang penuh DKS dan mendapat pertimbangan DPRA atas pejabat yang dipilih.


Di masa pemerintahan Gubernur Irwandi Yusuf di periode pertama, untuk seleksi pemilihan kepala BPKS Ruslan Abdul Gani dilakukan oleh DKS dan Dewan Pengawas (Dewas), dan perjalanan manajemen berlangsung dengan baik dan lancar.


Di masa Gubernur Zaini Abdullah, yang terpilih Fauzi Husin, pun menjalankan masa jabatannya dengan aman, tidak ada kegaduhan.


Di masa Irwandi Yusuf periode kedua, seleksi kembali dilakukan secara terbuka, terpilih Sayid Fadhil yang kemudian diberhentikan oleh DKS dan kepala dipegang oleh seorang Pelaksana tugas (Plt) di awal tahun 2019.


Setelah itu, seleksi untuk kepala dan wakil kepala, tidak dilakukan segera, sehingga menimbulkan berbagai spekulasi dan ketidak pastian.


Kemudian tiba-tiba di penghujung tahun 2019, Pemerintah Aceh membuka seleksi, dan banyak yang mendaftar. Karena seleksi terbuka, ada sebagian yang melamar dengan latar belakang yang kurang sesuai dengan yang dicari. Seleksi ini dikepalai T. Ahmad Dadek, Asisten II setda Aceh. Tidak ada unsur Wali Kota Sabang dan Bupati Aceh Besar di dalam SK tim. Keterlibatan Dewas BPKS pun hanya secara pribadi, dua orang dari lima orang.


Setelah tiga bulan dari dimulai seleksi, keluar pengumuman bahwa tidak ada calon yang berhasil meraih nilai yang ditentukan, setelah sebelumnya ada calon kepala yang mengundurkan diri yaitu Ismail Rasyid.


Baru-baru ini didapat kabar, bahwa DKS langsung melakukan seleksi sendiri dengan methode head hunting. Masing-masing DKS mengajukan dua nama, kemudian semua nama yang diajukan, di-fit oleh tim yang dibentuk DKS.


Sebenarnya ini sebuah penghematan dan akan efektif, karena DKS kembali ke Undang-undang, yaitu DKS yang turun tangan sendiri sebagai bentuk dari tanggung jawab untuk menentukan manajemen BPKS.


Bayangkan saja, kalau kepala BPKS tidak mengenal atau dikenal DKS sebagai user mereka, pasti akan kesulitan untuk berkomunikasi dengan Plt. Gubernur, Wali Kota Sabang dan Bupati Aceh Besar.


Setelah DKS memutuskan calon-calon, didengar pertimbangan dari pimpinan DPR Aceh, kemudian setelah mendapat pertimbangan, kepala, wakil kepala, dan para anggota (deputi) yang baru terpilih, dilantik oleh Gubernur Aceh selaku ketua DKS.


Itu roadmap-nya yang hemat dan efektif, tidak memerlukan tambahan biaya atau anggaran, dan segera bisa dilaksanakan.


Siapa Menjagokan Siapa?


Menurut informasi yang penulis dapatkan, dua nama yang dikirim oleh Plt. Gubernur selalu ketua DKS adalah Iskandar Zulkarnain, mantan pimpinan Pertagas Arun dan Erwanto mantan Wakil Bupati Aceh Barat Daya. Setelah di-tes, direkomendasikan sebagai Kepala dan Deputi Komersil.


Dua nama dari Wali Kota Sabang, T. Zanuarsyah dan Abdul Manan, keduanya putra asli daerah kelahiran Sabang. T. Zanuarsyah selama dua tahun terakhir ini sebagai anggota Dewan Pengawas, tahu banyak tentang kondisi internal BPKS. Sedangkan Abdul Manan, menjabat sebagai Deputi Pengawasan. Keduanya setelah dites, dicalonkan sebagai Wakil Kepala dan Deputi Umum.


Sedangkan nama dari Aceh Besar, Azwar Husen sekarang salah seorang Direktur di BPKS dan Zamzami, mantan anggota DPRK Aceh Besar dari Partai Nasdem. Kedua utusan Aceh Besar ini, setelah dites, dicalonkan untuk Deputi Teknik dan Pengembangan dan Deputi Pengawas Internal.


Dengan proses yang langsung melibatkan ketua dan anggota DKS, maka DPRA mestinya harus segera memberikan pertimbangan agar BPKS berjalan dengan baik dan normal kembali.


Butuh Cepat & Menetap di Sabang


BPKS perlu pimpinan yang definitif, sehingga kejelasan dalam bertindak dan ketegasan dalam menegakkan aturan bisa disegerakan.


Kepala dan manajemen BPKS, harus tinggal di Sabang, karena berbagai fasilitas sudah disediakan untuk kemudahan kerja. Jangan seperti saat ini, Kantor Pusat BPKS di Sabang kosong melompong karena pimpinan sampai kepala biro dan direktur, sudah bilangan bulan berada di Banda Aceh.


Kiranya, di tengah berbagai ketidakmungkinan, BPKS setidaknya harus sesegera mungkin diasuh oleh pejabat definitif. Serta orang-orang yang memiliki waktu untuk menetap dan bekerja di Sabang. []


*)Penulis adalah CEO aceHTrend.

ads
Bagikan:

Bagaimana Munurut Anda? Komentar Disini