ads


ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Pernyataan Direktur Jenderal Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri Arsan A Latief, yang menyatakan APBA tidak boleh diutak-atik oleh pihak mana pun, mendapat sorotan dari Koalisi NGO HAM Aceh. Pihaknya menilai, pernyataan tersebut lahir karena ada pemahaman yang tidak tuntas perihal paripurna DPRA terkait pembatan proyek multiyears Aceh pada Rabu, 27 Juli 2020.


Kepala Divisi Konstitusi Koalisi NGO HAM Aceh, Muhammad Reza Maulana mengatakan, pernyataan tersebut kurang baik disampaikan oleh seorang Direktur PAD, karena dipandang menyesatkan dan terkesan tidak mengerti aturan perencanaan dan kaitannya dengan tugas pengawasan yang dilakukan oleh DPRA dalam tupoksinya.


“Pernyataan utak-atik bukan kata yang tepat untuk dimunculkan, tetapi dasar aturan yang mana menyatakan bahwa paripurna yang dilakukan DPRA itu melanggar aturan hukum yang berlaku, sehingga Direktur PAD dapat berpendapat bahwa Pemerintah Aceh harus melaksanakan kegiatan yang telah disepakati tersebut,” katanya kepada aceHTrend melalui siaran pers Selasa (28/7/2020).


Reza mengatakan, perlu diingat bahwa keputusan tertinggi di DPRA dalam bentuk kesepakatan atau kesepahaman antara lembaga eksekutif dan legislatif ada pada sidang paripurna sebagai sidang keputusan tertinggi lembaga legislatif untuk menerbitkan keputusan secara kelembagaan.


“Begitulah sistem ketatanegaraan kita di Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, jika Direktur PAD menyatakan tidak boleh mengutak-atik APBA, kami berikan contoh kepada beliau agar dapat lebih memahami ketentuan yang ada, di mana perubahan APBA atau yang disebut APBA-P di dalamnya berisi ‘utak atik’, sehingga tidak ada larangan mengutak-atik sepanjang berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Reza.


Terlebih lagi kata dia, yang dilakukan oleh DPRA bukanlah “utak-atik”, tetapi menyeleraskan ketentuan yang ada sehingga segala keputusan yang diterbitkan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Uraian ini bukan berdasarkan pendapat kami, tetapi tertuang jelas di dalam ketentuan UU Keuangan Negara, UU Pemerintah Daerah, termasuk UU Pemerintahan Aceh.”


Apalagi tambahnya, ketentuan yang diterbitkan sendiri oleh Kemendagri sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Daerah, Pasal 54A ayat (3) menentukan: “Penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD”.


Artinya, kata Reza, hasil kesepakatan yang telah dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan agar dapat dikatakan keputusan sah dari lembaga legislatif yang yang harus dilakukan untuk menindaklanjutinya adalah melaksanakan paripurna untuk mengesahkan MoU tersebut menjadi keputusan sah lembaga DPRA, sehingga karena hal tersebut tidak dilakukan maka tidak dapat dikatakan bahwa DPRA secara kelembagaan telah menyetujui proyek multiyears yang telah di-MoU-kan tersebut, artinya keputusan DPRA yang membatalkan pelaksanaan proyek multiyears tersebut adalah tepat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


“Sehingga penekanannya adalah pada prosedural pengambilan keputusan oleh lembaga legislatif bukan hanya pimpinan saja, sehingga bobot MoU tersebut menjadi keputusan kelembagaan bukan perorangan atau kelompok saja,” katanya.


Menanggapi sikap Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin yang menyatakan pihaknya akan lepas tangan dalam artian melaksanakan fungsi pengawasannya, Koalisi NGO HAM berpendapat, Ketua DPRA jangan hanya melakukan pengawasan-pengawasan saja, harus jelas dan tegas sikapnya.


“Jika Pemerintah Aceh tetap ngotot melawan keputusan sidang paripurna dengan tetap melaksanakan proyek yang dibatalkan dalam paripurna itu, DPRA harus lebih tegas bersikap, karena UU memberikan penegasan sikap itu dalam interpelasi dan angket, sehingga tidak terkesan seperti yang terjadi selama ini, bahwa DPRA terkesan tidak punya power untuk melaksanakan tugas pengawasannya tersebut.”


“Jadi, tegaskan saja, jika Plt Gubernur Aceh tetap ngotot melaksanakan proyek tersebut dan mengangkangi keputusan rapat paripurna DPRA, maka tugas pengawasan yang harus dilakukan secara tegas adalah menerapkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) huruf d UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, Kepala daerah diberhentikan salah satunya dengan alasan tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b.”


Pasal 67 huruf b UU Pemda yaitu menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dasar tidak menaati keputusan DPRA sebagai lembaga pengawas adalah bentuk ketidakpatuhan hukum atau tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapatlah DPRA melaksanakan fungsi pengawasannya secara maksimal dan tidak hanya gertak sambal dengan menggunakan hak interpelasi maupun angket untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.


Pernyataan “utak-atik APBA” tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri Arsan A Latief menjawab pertanyaan Serambi Indonesia pada Senin (27/7/2020).


Menurutnya, tidak ada pihak mana pun yang dibolehkan mengutak-atik Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (untuk Aceh APBA-red) yang sudah disahkan bersama, sehingga telah menjadi produk hukum dan dimasukkan dalam lembaran daerah.


“Setelah menjadi produk hukum adalah kewajiban pihak eksekutif untuk menjalankan sesuai dengan batas waktu,” tutur Arsan A Latief sebagaimana diberitakan Serambi Indonesia.


Direktur Perencanaan Anggaran tersebut menyampaikan hal ini sehubungan munculnya penolakan DPRA terhadap proyek multiyears yang sudah disahkan tahun sebelumnya. Penolakan itu disampaikan dalam sidang paripurna dewan, Rabu (22/7/2020).[]

ads
Bagikan:

Bagaimana Munurut Anda? Komentar Disini