ads


ACEHTREND.COM, Langsa – Setelah melalui negosiasi yang alot, akhirnya seratusan mahasiwa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Langsa yang melakukan unjuk rasa ke gedung DPRK diperbolehkan masuk ke ruang sidang DPRK Langsa, Rabu (22/7/2020).


Dalam pertemuan di ruang sidang itu, mahasiswa melakukan audensi dengan Wakil Ketua DPRK Langsa, Joni.


Koordinator Aksi, Ali Iqbal, menyampaikan, mereka meminta ke depan jika ada aksi-aksi seperti ini, tidak ada lagi yang menghalang-halangi karena mahasiswa butuh dukungan dari DPRK Langsa.


“DPRK Langsa diminta benar-benar mendukung mahasiwa dan kami minta DPR berfungsi kembali sebagai pengawas,” pintanya.


Sementara itu, Wakil Ketua DPRK Langsa, Joni, menegaskan, bahwa tidak ada yang menghambat, tapi ada aturan-aturan yang berlaku dalam melakukan aksi demo.


“Bahkan, saya berharap, aksi seperti ini, bukan hanya dilakukan sebatas kritikan saja, tapi juga jika ada masukan yang ingin disampaikan silakan datang ke DPR kapan saja untuk melakukan audiensi,” katanya.


Terkait dengan ketidakhadiran anggota dewan lain, hal ini dikarenakan anggota DPRK Langsa lainnya ada yang sedang bertugas ke Banda Aceh dan sebagian sedang melaksanakan tugas lainnya. Jadi, bukan karena unsur kesengajaan, tapi karena benar-benar sedang melaksanakan tugas, kata Joni.


Joni juga mengatakan, apa pun yang disampaikan oleh para mahasiswa akan disampaikan kepada anggota dewan lain nantinya. Terkait tuntutan penolakan RUU Omnibus Law dan RUU HIP, dewan Kota Langsa kata Joni juga tidak setuju dengan RUU tersebut.


“Saya sangat setuju bahwa Pancasila harga mati bagi bangsa dan masyarakat Indonesia, dan kami tidak setuju dengan RUU HIP dan RUU Omnibus Law yang tidak berpihak kepada buruh tenaga kerja. Tuntutan itu akan kami paripurnakan dan akan kami sampaikan kepada DPR RI dan Pemerintah Pusat,” tegas politisi Partai Demokrat itu.


Adapun tuntutan mahasiswa terkait penolakan RUU Omnibus Law dan RUU HIP saat demo ke DPRK Langsa, yakni menolak upaya sentralisasi kekuasaan melalui konsep Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang dinilai mencederai semangat reformasi. Menolak penyederhanaan regulasi terkait perizinan Amdal dan aturan pertambangan yang mengancam kelestarian sumber daya alam jangka panjang, serta mendesak untuk melaksanakan reforma agraria sejati.


Kemudian, menjamin kehadiran negara dalam terciptanya ruang kerja yang aman, bebas diskriminatif, dan dapat memenuhi hak maupun perlindungan terhadap buruh.


Selanjutnya, menolak sentralisasi sistem pengupahan buruh, potensi maraknya tenaga kerja outsourching serta dikebirinya hak-hak buruh, seperti cuti, jam kerja tidak jelas dan PHK sepihak.


Serta, menolak sektor pendidikan dimasukkan kedalam Omnibus Law Cipta Kerja dan mendesak pemerintah menghentikan praktik liberalisasi, privatisasi dan komersialisasi pendidikan serta demokratisasi kampus.


Setelah menyampaikan tuntutan dan mendengarkan jawaban dari Wakil Ketua DPRK Langsa, akhirnya sekitar pukul 13.00 WIB, seratusan mahasiswa membubarkan diri dengan tertib dengan mendapat pengawalan dari aparat Polres Langsa.[]


Editor : Ihan Nurdin

ads
Bagikan:

Bagaimana Munurut Anda? Komentar Disini