ads


ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mendesak Dinas Pendidikan Aceh memfasilitasi peserta didik yang memiliki keterbatasan dalam proses belajar daring. Permintaan tersebut disampaikan berdasarkan kondisi adanya peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dan terkendalanya jaringan internet selama proses belajar mengajar selama pandemi Covid-19.


“Sebenarnya dalam pertemuan dengan Dinas Pendidikan Aceh dan beberapa dinas lain menyangkut dengan persiapan penerimaan belajar siswa menjelang tahun ajaran baru kemarin, itu sudah dibicarakan persoalan tersebut, dengan melihat situasi, seperti ada beberapa daerah tidak ada jaringan internet itu kita sudah prediksi,” kata Ketua Komisi VI DPRA, Tgk Irawan Abdullah, saat dihubungi aceHTrend, Senin (27/7/2020).


Jadi, lanjut Irawan, dinas terkait di daerah-daerah tersebut diminta supaya mendatangi tempat siswa. Pihaknya juga mendorong dinas terkait agar memfasilitasi siswa-siswa yang ekonomi orang tuanya terbatas untuk belajar daring.


“Kalau siswa-siswi yang terbatas dari segi ekonomi keluarga, kita menyarankan dinas terkait untuk menyiapkan anggaran, yang pertama anggaran dari sumber dana BOS, yang bisa dikirim katakanlah kalau orang tidak ada pulsa bisa dikirim ke nomor yang dia gunakan untuk belajar,” katanya.


Yang kedua, lanjutnya, dari hasil konsultasi dengan Dinas Pengelolaan Keuangan Aceh, terkait subsidi untuk fasilitas belajar daring bagi keluarga kurang mampu, pihaknya menyarankan agar dialokasikan dari dana penanganan Covid-19.


“Hasil konsultasi kita dengan Dinas Pengelolaan Keuangan, dana tanggap darurat yang selama ini dipakai untuk penanganan Covid-19 itu boleh digunakan oleh Dinas Pendidikan untuk proses penanganan pendidikan,” katanya.


“Saya sudah telepon Kadis Pendidikan agar segera mengajukan usulan penggunaan dana Covid-19 untuk memfasilitasi proses belajar siswa kurang mampu, kalau menunggu usulan anggaran perubahan, itu masih lama dan masih belum jelas, jadi karena masih masa pandemi Covid-19, bisa juga diajukan dari dana penanganan covid, karena belajar daring ini juga bagian dari dampak covid,” katanya.


Menurutnya, Dinas Pendidikan Aceh juga harus melakukan pendataan secara konkret untuk para penerima subsidi belajar online dari penggunaan anggaran daerah supaya tidak tumpang tundih.


“Makanya Komisi VI DPRA mendesak Dinas Pendidikan Aceh untuk memfasilitasi para siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi dalam proses belajar daring ini, baik dari sumber dana BOS ataupun dana penanganan Covid-19 di Aceh,” katanya.[]


Editor : Ihan Nurdin

ads
Bagikan:

Bagaimana Munurut Anda? Komentar Disini