TRIBUNBARAT.COM, BANDA ACEH - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin SH, menilai, selain dua pasal UUPA yang telah dicabut melalui UU Pemilu, masih ada beberapa pasal lagi yang juga perlu dicabut. Salah satunya pasal 56 ayat (4) dan (5) tentang perekrutan Komisioner KIP dan Panwaslih Aceh dan Kabupaten/Kota.

Di dalam pasal tersebut diatur bahwa perekrutan dilakukan oleh DPRA dan DPRK. Pihaknya keberatan atas ketentuan tersebut karena sarat dengan kepentingan politik di parlemen.

“Lebih baik perekrutan penyelenggara pemilu di Aceh dilakukan langsung oleh KPU, bukan DPRA/DPRK. Jika direkrut oleh DPRA/DPRK, akan ada kepentingan politik sehingga penyelengara pemilu sebagai lembaga yang independen tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik,” kata Safaruddin.

Pasal lain yang perlu dicabut adalah pasal 67 ayat (2), huruf e, yakni calon kepala daerah di Aceh berumur minimal 30 tahun. Alasan YARA, dalam UU Pilkada, usia minimal kepada daerah untuk tingkat kabupaten/kota 25 tahun, sedangkan dalam UUPA 30 tahun.

“Ini merugikan generasi muda Aceh yang belum usia 30 tahun ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Pada Pilkada lalu, Nasri digugurkan oleh KIP Aceh Jaya karena usianya kurang satu bulan dari 30 tahun,” sebut Safaruddin.

Pasal 205 tentang pengangkatan Kapolda dan pasal 209 tentang pengangkatan Kejati Aceh juga sebaiknya dicabut. YARA tidak setuju pengangkatan dua pejabat tinggi di Aceh itu atas persetujuan Gubernur Aceh, karena dikhawatirkan akan menimbulkan intervensi politik dalam penegakan hukum.

Terhadap pencabutan dua pasal UUPA di dalam UU Pemilu, Safaruddin menyambut positif. Pihaknya sepakat atas pencabutan itu karena sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sosial politik Aceh saat ini. Pencabutan dua pasal itu menunjukkan bahwa UUPA memang sudah harus direvisi atau diperbaharui.

Ketua YARA, Safaruddin, juga meminta agar Pemerintah Aceh atau DPRA tidak menjadikan UUPA sebagai komoditas politik dan menyalahkan DPR RI. Ia meminta DPRA dan Pemerintah Aceh mengkaji efek dari pencabutan tersebut, apakah merugikan atau menguntungkan Aceh.

“Menurut kami, pencabutan dua pasal UUPA itu sama sekali tidak merugikan Aceh,” tukas Safaruddin. “Kami juga meminta DPRA dan Pemerintah Aceh membangun komunikasi yang baik dengan Anggota DPR RI dalam membangun Aceh,” tambahnya.

SUMBER: http://aceh.tribunnews.com/2017/07/31/yara-pasal-tentang-perekrutan-panwaslihkip-perlu-dicabut
Bagikan:

Bagaimana Munurut Anda? Komentar Disini