TRIBUNBARAT.COM, BANDA ACEH - Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) di DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky, meminta proses rekrutmen Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) se-Aceh yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh agar dihentikan. Hal itu terkait dengan telah disahkannya Undang-Undang Pemilu oleh DPR RI.

Menurut Iskandar, dalam UU Pemilu, aturan perekrutan anggota pengawas pemilu masih menggunakan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang bunyinya “Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK”.

Pencabutan terhadap pasal 60 UUPA ayat (1), ayat (2), serta ayat (4), melalui pasal 571 UU Pemilu dikatakan Iskandar, tidak menganulir ayat (3) Pasal 60 UUPA. “Apabila ketentuan yang tidak diatur dalam undang-undang bersifat umum, maka berlaku ketentuan yang bersifat khusus,” jelas politisi Partai Aceh ini kepada Serambi, Minggu (30/7).

Untuk diketahui, Pasal 60 ayat (1) menjelaskan, Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Kabupaten/Kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat ad hoc. Ayat (2), Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Sedangkan Ayat (4), menjelaskan bahwa masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota.

“Jika kita berpijak pada ketentuan UU Pemilu tersebut, maka pihak Bawaslu Aceh harus segera menghentikan proses rekrutmen yang dilakukan saat ini. Hal ini sebenarnya sudah kita ingatkan saat proses awal penjaringan dilakukan,” kata mantan Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA ini.

lebih lanjut Iskandar menjelaskan, pencabutan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) sebenarnya telah menimbulkan implikasi positif dan negatif. Sisi positifnya, status Panwaslih dari bersifat ad hoc menjadi permanen. Jika selama ini lembaga itu hanya mengawas pelaksanaan Pilkada, sekarang mencakup Pileg dan Pilpres. Selain itu, anggaran yang selama ini ditanggung daerah, kini menjadi tanggungjawab APBN.

“Jika nanti pihak Bawaslu Aceh menyatakan akan terus melanjutkan proses seleksi Panwaslu lantaran UU Pemilu belum dilembarnegarakan, menurut saya itu alasan yang terlalu dipaksakan, malah akan membuka peluang konflik regulasi yang berkepanjangan,” tukas Iskandar.

Terpisah , Ketua Banwaslu Aceh, Dr Muklir MAP mengatakan, perekrutan anggota Panwaslih se-Aceh yang sedang dilakukan pihaknya akan tetap berlanjut hingga proses terpilihnya anggota.

Ia mengatakan, permintaan penghentian perekrutan anggota Panwaslih oleh Ketua Fraksi Partai Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky tidak beralasan. “Permintaan menghentikan rekrutmen oleh Iskandar Usman itu tidak beralasan,” katanya menjawab Serambi.

Menurut Muklir, dalam UU Pemilu, diatur bahwa lembaga penyelengara pemilu bersifat hirarki, begitu juga sistem perekrutan anggota Panwaslih. Artinya perekrutan itu sudah sesuai aturan yang ada.

Muklir menjelaskan, Pasal 60 UUPA, ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) memang sudah cabut. Kenapa ayat (3) tidak dicabut? Karena isinya adalah ayat (1) dan ayat (2). Dengan dicabutnya dua ayat tadi, maka dengan sendirinya ayat (3) tidak bermakna lagi. “Seperti itu yang saya pahami secara hukum,” ujarnya.

Karena itu, ia menegaskan tetap melanjutkan proses rekrutmen anggota Panwaslih se-Aceh. Saat ini, pihaknya telah menyelesaikan tahapan tes tulis dan akan dilanjutkan dengan tes wawancara oleh panitia seleksi untuk ditetapkan enam nama calon anggota Panwaslu per kabupaten/kota.

“Nama itu selanjutkan diserahkan kepada Bawaslu Aceh untuk dilakukan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) untuk ditetapkan tiga nama sebagai anggota Panwaslih per kabupaten/kota dan tiga nama lagi sebagai cadangan,” tegas Muklir.

SUMBER: http://aceh.tribunnews.com/2017/07/31/rekrutmen-panwaslu-harusnya-dihentikan
Bagikan:

Bagaimana Munurut Anda? Komentar Disini