TRIBUNBARAT.COM - DICABUTNYA dua pasal dalam UUPA melalui UU Pemilu memang sempat mengejutkan. Namun menurut Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA, Tgk Abdullah Saleh, setelah dikaji kembali secara lebih mendalam, pencabutan kedua pasal tersebut justru menguntungkan bagi Aceh.

Ada tiga ayat yang dicabut dalam pasal 60 UUPA. Ayat 1, berbunyi, Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Kabupaten/Kota dibentuk oleh Panitia Pengawasa Tingkat Nasional dan bersifat adhoc (sementara), ayat 2 berbunyi pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan setelah undang-undang ini diundangkan, dan ayat 4 berbunyi, masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir tiga bulan setelah pelantikan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota.

Tetapi lanjut Abdullah Saleh, ayat 3 pada pasal tersebut tidak dicabut. Ayat tersebut menjelaskan tentang Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, masing-masing sebanyak 5 orang, yang diusul oleh DPRA/DPRK.

“Ini artinya, kewenangan pengusulan calon anggota Panwaslih ke depan, setelah UU Pemilu diberlakukan, masih tetap dilakukan oleh DPRA dan DPRK,” jelas Abdullah Saleh.

Yang lebih menggembirakan lagi adalah pasal 557 UU Pemilu. Pasal tersebut berisi, a) Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hirarkis dengan KPU, dan b) Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hirarkis dengan Bawaslu.

“Makna dari isi pasal tersebut, KIP masih tetap menjadi penyelenggara pemilu dan lembaga pengawasanya tidak lagi Bawaslu, melainkan Panwaslih. Panwaslih tidak lagi bersifat adhock atau sementara, melainkan permanen selama lima tahun. Biayanya juga akan ditanggung dari sumber APBN, tidak lagi APBA. Ini sangat menguntungkan kita,” ucap Abdullah Saleh.

Di samping itu, dari segi kelembagaan penyelanggara Pemilu, Aceh juga mendapat keuntungan. Atas penerbitan UU Pemilu yang baru, kewenangan Panwaslih diperluas, dari mengawasi pililihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota, ditambah menjadi pengawas pemilu presiden, pemilu legislatif DPR RI, dan DPD RI.

sumber: http://aceh.tribunnews.com/2017/07/31/panwaslih-gantikan-tugas-bawaslu
Bagikan:

Bagaimana Munurut Anda? Komentar Disini