TRIBUNBARAT.COM, BANDA ACEH - Selain sepakat dengan pencabutan dua pasal dalam UUPA, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) juga mengusulkan empat pasal lainnya untuk segera dicabut.

Salah satunya adalah, pasal 56 (4) dan (5), tentang perekrutan komisioner KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang dilakukan oleh DPRA/DPRK.

YARA tidak setuju jika komisioner KIP Aceh sebagai penyelenggara pemilu dipilih oleh lembaga DPRA/DPRK.

Menurutnya, perekrutan yang dilakukan oleh parlemen yang berbasis politik, akan menimbulkan kepentingan politik pula dalam pelaksanaan pemilu.

Menurut Ketua YARA, Safaruddin SH, perekrutan penyelenggara pemilu di Aceh lebih baik dilakukan langsung oleh KPU, bukan DPRA/DPRK. "Jika direkrut oleh DPRA/DPRK akan ada kepentingan politik, sehingga penyelengara pemilu sebagai lembaga yang independen tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik," pungkas Safaruddin SH.

SUMBER: http://aceh.tribunnews.com/2017/07/30/ini-alasan-yara-tidak-setuju-komisioner-kip-dipilih-oleh-dpra
Bagikan:

1 comments so far,Add yours

  1. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete