TRIBUNBARAT.COM, BANDA ACEH - Pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) pemilu ternyata tidak hanya diprotes oleh empat fraksi partai di Senayan, Jakarta. Peraturan yang disahkan DPR RI, Jumat (21/7) dini hari, juga menuai protes dari Aceh.

Adalah Badan Legislagi (Banleg) DPR Aceh yang melayangkan protes dan tidak setuju. Karena UU Pemilu tersebut telah membonsai dan mencabut dua pasal UUPA, yakni pasal 57 dan 60, yang berkaitan dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh dan kabupaten/kota.

“Kita sangat menyayangkan, dengan lahirnya UU Pemilu ini, UUPA terus dibonsai, kewenangan Aceh terus diganggu. Ini tidak bisa kita tolerir lagi,” kata Sekretaris Banleg DPR Aceh, Azhari Cagee, Sabtu (22/7).

Menurut draf RUU Pemilu yang diperoleh TRIBUNBARAT.COM, pada Pasal 571 disebutkan, Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hasil kajian Serambi, pasal 57 dan 60 memang mengatur tentang KIP dan Panwaslih Aceh serta kabupaten/kota, yang meliputi jumlah anggota dan masa kerja kedua lembaga itu.

“Kalau kita lihat Pasal 557 RUU Pemilu ini, menurut amatan kami, berarti kewenangan Aceh yang ada dalam UUPA tentang KIP dan Panwaslih diambil alih oleh pemerintah pusat. Lagi-lagi, kekhususan Aceh dicabut dengan kebijakan pemerintah pusat,” katanya.

Begitu juga dalam pasal 557 ayat (1), di mana disebutkan, kelembagaan KIP hirarki dengan KPU, dan Panwaslih hirarki dengan Bawaslu. Lalu pada ayat (2) disebutkan, kelembagaan KIP dan Panwaslih wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan undang-undang ini (UU Pemilu). “Ini pengkerdilan terhadap kekhususan yang kita miliki,” katanya.

Politisi Partai Aceh ini mengaku berang dengan sikap Pemerintah Pusat yang lagi-lagi tidak berkonsultasi apapun dengan DPRA dalam menetapkan regulasi baru yang ada kaitannya dengan Aceh. “Mereka tidak memperhatikan kekhususan Aceh, padahal dalam Pasal 269 UUPA telah disebutkan, setiap kebijakan Pemerintah Pusat, baik yang menyangkut undang-undang atau lainnya, wajib dikonsultasi dan mendapat pertimbangan DPRA. Ini yang tidak pernah dilakukan oleh pusat,” ujar Azhari.

Ia juga menyayangkan keberadaan 13 anggota DPR RI dan empat anggota DPD asal Aceh yang dituding Azhari tidak mempertahankan kewenangan Aceh yang disebutkan dalam UUPA. “Sehingga timbul pertanyaan dari kita di Aceh, keberadaan mereka di sana itu untuk apa, mereka itu mewakili siapa? Masa kewenangan Aceh dicabut, mereka diam saja. Kita di DPRA akan menyuarakan hal ini,” pungkas Azhari Cagee.

SUMBER: http://aceh.tribunnews.com/2017/07/23/ruu-pemilu-bonsai-uupa
Bagikan:

1 comments so far,Add yours


  1. Jangan lewatkan PROMO KEMERDEKAAN FREEBET INDONESIA KE-72
    Agustus EveryDay Get 10% untuk 100 User ID Beruntung di setiap Harinya bersama www.pokerayam.com
    info keberuntungan lebih lanjut bbm : D8E5205A
    Poker Terpercaya
    Poker Indonesia
    Poker Terbaik
    Klik Disini

    ReplyDelete