TRIBUNBARAT.COM - IRWANDI Yusuf dan Nova Iriansyah dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada Rabu, 5 Juli 2017. Sejak saat itu, kita memasuki babak baru untuk menghitung risiko kekuasaan yang akan dihadapi oleh keduanya dan sekaligus risiko yang akan rakyat hadapi atas kekuasaan itu. Risiko baik-buruk akan selalu ada. Namun Irwandi dan Nova memulainya dengan frasa menarik, “Siap melayani, bukan dilayani”.

Dalam konteks demokrasi Aceh, kita berada dalam satu moment yang tepat untuk berubah, namun spekulatif. Pasalnya, Irwandi berada dalam dua periode kekuasaan yang berjarak dan memiliki sejumlah catatan masa lalu. Irwandi juga memiliki cita-cita yang belum mampu dia penuhi pada periode 2004-2009 dan yang harus dia wujudkan untuk waktu lima tahun ke depan.

Untuk itu tak mungkin ia bekerja sendirian. Bergandeng tangan dengan ide dan kebijakan Nova Iriansyah dan partai pendukung serta tokoh-tokoh di belakangnya termasuk Presiden Jokowi. Polarisasi dukungan rezim pusat ini berimplikasi kepada dua hal, yaitu mudahnya berkomunikasi ke Istana dan rentannya adopsi kebijakan inkonstitusional pemerintah pusat untuk diterapkan di Aceh terkait hukum, politik dan sosial budaya.

Beberapa kebijakan populis Irwandi masa lalu mendapat apresiasi rakyat Aceh, di antaranya program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dan Program BKPG (Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong). JKA adalah produk orisinil Irwandi yang mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat dimana pelayanan kesehatan menjadi lebih baik dan rakyat merasa terlayani kebutuhan dasarnya.

JKA dan BKPG sejatinya adalah bentuk kreativitas kebijakan, bukan kreativitas anggaran. Siapapun gubernur terpilih dapat menggunakan dana otsus untuk memenuhi kebutuhan program sejenis ini. Hanya saja, tak semua gubernur cerdas melihat peluang ini sebagaimana yang dilakukan Irwandi Yusuf.

Dalam bidang kehutanan, adanya kebijakan moratorium logging sempat menggembirakan pegiat lingkungan. Sayangnya program ini tidak memiliki progres yang berkelanjutan. Sebaliknya, keberadaan perusahaan penambang bijih besi PT Lhoong Setia Minning (LSM) contohnya, adalah satu musibah kebijakan terbesar di Aceh yang beroperasi pada masa pemerintahan Irwandi-Nazar.

Tak ada yang tersisa dari perusahaan tersebut kecuali kerusakan alam tanpa kejelasan reklamasi, kehancuran sumber daya alam (SDA) masyarakat setempat, dan konflik sosial yang masih meninggalkan kerusakan hingga sekarang. Tak ada tanda-tanda reklamasi dan terjadi konflik sosial yang berbekas hingga kini. Perusahaan bijih besi milik seorang Taipan ini memang “minus adab” dan bermasalah secara regulasi.

Perlu diwaspadai
Melihat perkembangan politik dan media, ada beberapa hal kiranya yang perlu kita waspadai pada masa yang akan datang, antara lain: Pertama, sanjungan euforia. Pekan terakhir menjelang pelantikan hingga hari ini, sosial media dipenuhi sanjungan kepada Irwandi di luar konteks pembangunan. Sanjungan euforia ini hanya sesaat, namun akan menjebak dan memperumit kerja-kerja seorang gubernur.

Sanjungan ini bermetafora menjadi kumpulan janji-janji kampanye Irwandi-Nova yang akan ditagih secara liberal dan liar. Irwandi merespons dengan style yang hampir tidak ada hubungannya dengan program pembangunan yang substantif. Meskipun begitu, publik, termasuk kepala dinas menyukai style itu sebagai bentuk hiburan atas kejumudan pemerintahan masa lalu, atau alasan lain yang pragmatis. Pencitraan berisiko rakyat lapar.

SUMBER: http://aceh.tribunnews.com/2017/07/19/risiko-kekuasaan-irwandi-nova
Bagikan:

2 comments so far,Add yours

  1. Jangan lewatkan PROMO KEMERDEKAAN FREEBET INDONESIA KE-72
    Agustus EveryDay Get 10% untuk 100 User ID Beruntung di setiap Harinya bersama www.pokerayam.com
    info keberuntungan lebih lanjut bbm : D8E5205A

    ReplyDelete
  2. Jangan lewatkan PROMO KEMERDEKAAN FREEBET INDONESIA KE-72
    Agustus EveryDay Get 10% untuk 100 User ID Beruntung di setiap Harinya bersama www.pokerayam.com
    info keberuntungan lebih lanjut bbm : D8E5205A
    Poker Terpercaya
    Poker Indonesia
    Poker Terbaik
    Klik Disini

    ReplyDelete