TRIBUNBARAT.COM - SEJAK ditemukan gas alam pada 1971, lalu terjadilah industrialisasi di Aceh Utara. Industrilisasi menghasilkan dua kelas sosial, kelas pemodal (yang memiliki industri) dan kelas pekerja (yang menjalankan industri). Sebagian besar keuntungan yang diperoleh industri dinikmati oleh pemilik modal.

Di Aceh, pemilik modal industri raksasa seperti PT Arun atau Exxon Mobile bukan anak negeri, tetapi Borjuis-kapitalis dari negara asing. Laba yang diperoleh dan dikumpulkan sehingga mampu mendirikan industri baru di negara berkembang lain. Sementara bagi kelas pekerja (proletariat), kaum pribumi, tak peduli berapa keuntungan industri tempat ia bekerja, mereka tetap digaji sesuai kontrak. Standar hidup mereka memang lebih baik, punya rumah dan kendaraan pribadi, tapi kekayaan para pekerja ini tak mampu membangun sebuah industri besar.

Berbeda dengan industriliasi di negara Barat, industriliasi di Aceh Utara gagal melahirkan kelas Borjuis besar pribumi. Yakni kaum pemilik modal yang akumulasi kapitalnya mampu mendirikan sebuah industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja terampil. Kelas Borjuis yang muncul di Aceh adalah kelas Borjuis kecil (petty bourgeoisie), yakni pemilik modal yang akumulasi kapitalnya hanya mampu mendirikan industri berskala kecil-menengah, dan hanya bisa menyerap sedikit tenaga kerja.

Pengangguran
Akibat dari ketiadaan kelas Borjuis besar adalah para sarjana berpendidikan di Aceh tak ada yang menampung kerja. Di sinilah asal mula pengangguran di Aceh. Melihat banyaknya angka pengangguran, pemerintah lalu mengambil dua kebijakan: Pertama, membuka lowongan kerja pegawai negeri sipil (PNS), dan; Kedua, meningkatkan sumber daya anak Aceh dengan memberikan beasiswa pendidikan. Asumsi pemerintah adalah satu penyebab pengangguran di Aceh disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah.

Ketika merekrut PNS, pemerintah menggantikan peran industri besar untuk menyerap banyak tenaga kerja. Secara organisasi, merekrut banyak PNS menjadikan pemerintahan di Aceh menjadi gendut. Efek dari kegemukan adalah lamban bergerak. Dan itulah yang terjadi di Aceh, birokrasi yang lamban dan tak efektif. Secara ekonomi, karena sumber pendanaan PNS dari pajak rakyat, semakin banyak jumlah PNS maka semakin sedikit alokasi dana untuk membangun infrastruktur.

Karena sulit mendapatkan pekerjaan, generasi muda di Aceh lalu berlomba-lomba melanjutkan pendidikan tinggi sampai ke jenjang magister. Mereka berharap dengan memiliki titel magister atau master akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Padahal anggapan itu salah. Mesin penyerap tenaga kerja itu dua, yakni pemerintah (menjadi PNS) dan perusahaan swasta. Sehingga, meskipun semua rakyat Aceh bergelar Ph.D atau Doktor, selama tak ada industri besar di Aceh, angka pengangguran tetap saja menjulang.

Dengan kerangka berpikir di atas, tulisan ini ingin merevisi pendapat bahwa “inflasi sarjana” pengangguran di Aceh disebabkan oleh kualitas pendidikan Aceh yang rendah (Serambi Opini, 23-24/5/2016). Pendidikan tinggi di Aceh mutunya memang jelek, tapi itu bukan faktor utama tingginya pengangguran dan kemiskinan. Ada juga lulusan luar negeri dengan nilai akademik tinggi, namun tetap menjadi pengangguran. Para sarjana dengan ilmu dan keterampilan tinggi membutuhkan sebuah industri atau perusahaan besar untuk menyerap tenaga kerja mereka.

Lebih jauh lagi, tulisan ini juga mengkritisi anggapan bahwa semakin banyak kaum terdidik di suatu wilayah, maka otomatis kondisi ekonomi di daerah itu akan baik. Ha-Joon Chang, sejarawan-ekonomi Cambridge asal Korea Selatan, menilai pola pikir linear seperti itu sebagai mitos dalam pembangunan ekonomi. Tanpa maksud menyepelekan pendidikan tinggi, yang menentukan pertumbuhan ekonomi bukanlah jumlah kaum terdidik, tetapi kaum wirausaha. Ekonomi suatu negara ditentukan sejauh mana kaum wirausaha mampu mengakumulasi kapital mereka, sedikit demi sedikit, untuk membangun industri yang lebih besar. Industri inilah yang akan mengurangi pengangguran berijazah.

Yang muncul dari pendidikan tinggi di Aceh adalah sebuah kelas sosial yang disebut dengan lumpen-intellegentsia. Yakni kaum muda terdidik dengan keterampilan tinggi, namun memiliki pekerjaan dengan upah rendah. Mereka adalah generasi yang kecewa karena ilmu dan keterampilan yang mereka punya tak mampu memberikan kehidupan layak seperti yang dijanjikan saat di bangku sekolah. Di Timur-Tengah, kelas masyarakat inilah yang menjadi motor penggerak revolusi Arab Spring (Roy, 2012; Hadiz, 2016).

SUMBER: http://aceh.tribunnews.com/2017/07/20/kelas-sosial-dan-kemiskinan-di-aceh
Bagikan:

1 comments so far,Add yours

  1. Jangan lewatkan PROMO KEMERDEKAAN FREEBET INDONESIA KE-72
    Agustus EveryDay Get 10% untuk 100 User ID Beruntung di setiap Harinya bersama www.pokerayam.com
    info keberuntungan lebih lanjut bbm : D8E5205A
    Poker Terpercaya
    Poker Indonesia
    Poker Terbaik
    Klik Disini

    ReplyDelete