TRIBUNBARAT.COM -  Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, melaporkan dari Kuantan, Pahang, Malaysia

DIUNDANG hadir dalam “1st International Conference of Malay Historigrafical Literature” di Kuantan, Pahang, Malaysia, sungguh sebuah kehormatan bagi saya. Terlebih karena konferensi ini sebagai bentuk dukungan para ilmuwan dalam rangka mendukung Tahun Kunjungan Wisata Pahang Darul Makmur 2017.

Konferensi perdana ini mengetengahkan tema Historigrafi Melayu untuk Masa Depan, dihadiri 210 perserta. Terdiri atas akademisi perbagai perguruan tinggi di Indonesia, Malaysia, dan Thailand, serta wakil wakil dari Pemerintah Malaysia seperti museum, Majelis Peperiksaan Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka.

Konferensi internasional ini dibuka Dato Seri Diraja Hj Adnan bin Hj Yaakob, Menteri Besar Pahang. Diselenggarakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, Persatuan Penulis Budiman Malaysia, Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, Universitas Pendidikan Sultan Idris Perak Malaysia, dan Yayasan Karyawan Malaysia.

Target konferensi ini adalah untuk mengangkat khazanah teks historigrafi Melayu bagi kepentingan pembangunan peradaban dunia Melayu Islam ke depan. Konkretnya, karya-karya agung Melayu yang dihasilkan bangsa dan tamadun Melayu yang berumur lebih dari 100 tahun akan diterbitkan ulang dan dilatinkan supaya dapat dibaca oleh generasi kini, sehingga kejayaan budaya dapat dipulihkan kembali.

Dalam konferensi ini dibahas sistem politik dan pemerintahan, kosmologi Melayu, dan tamadun Melayu. Pematerinya, Prof Dato Dr Mohammad Shatar bin Sabran, Datuk Zainal Abidin bin Burhan, Prof Madya Dr Nor Azmi Mostafa, Dr Azmi Arifin, Dr Norazimah Zakaria, Prof Dr A Halim Ali, Dr Zubir Idris, M Adli Abdullah, dan lain-lain.

Dalam konferensi ini saya yang diundang dalam kapasistas Dosen Universitas Syiah Kuala membentangkan makalah tentang Naskhah Ma Bain-as-Salatin: Sumber Persejarahan Aceh. Ini tentang naskah Undang-Undang Dasar Kerajaaan Aceh Darussalam yang ditulis dalam bahasa Jawi (Melayu) 176 halaman, diasaskan oleh Sultan Iskandar Muda, dan menjadi Undang-Undang Dasar (Grondwet) Kerajaan Aceh waktu jayanya. Naskah Ma Bain-as-Salatin dapat menjadi sumber historigrafi Melayu Islam yang masih wujud secara tertulis hingga kini. Ma Bain-as-Salatin bagi masyarakat Aceh kini dikenal dengan Adat Bak Poeteu Meureuhom atau Adat Meukuta Alam, sehingga muncul hadih maja Aceh “Adat bak Poeteu Meureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Kanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana”.

Sedihnya, walau naskah Ma Bain-as-Salatin yang lahir pada masa Kerajaan Aceh Darussalam bersamaan dengan Tajus-Salatin, Sulalat-As-Salatin, dan Bustan-As-Salatin pada abad 17, tapi Ma Bain-as-Salatin belum dimasukkan sebagai karya agung Nusantara yang masih wujud hingga kini. Sedangkan karya-karya lain seperti Tajus-Salatin, Sulalat-As-Salatin, Bustan-As-Salatin, Hikayat Raja-raja Pasai, Hikayat Aceh, Hikayat Poetjoet Muhammad, Tuhfat ul-Nafis, Hikayat Misa Melayu, Undang-Undang Sembilan Puluh Sembilan Perak, Salasilah Raja-raja Perak, Hikayat Merong Mahawangsa, Tawarikh Kerajaan Kedah, Hikayat Seri Kelantan, dan Hikayat Pahang, telah dijadikan sebagai karya agung dan sumber persejarahan di alam Melayu.

Kita beruntung punya Datuk Zainal Abidin bin Burhan, Ketua Yayasan Karyawan yang telah banyak menerbitkan ulang karya-karya agung Nusantara yang ditulis abad 17 dan 18. Misalnya, Hikayat Raja-raja Pasai, Hikayat Merong Mahawangsa, Sulalat-us-Salatin, Hikayat Aceh dan Hikayat Poetjoet Muhammad, dan lain lain.

Dia katakan bahwa historigrafi Melayu Islam terawal adalah Hikayat Raja-raja Pasai yang ditulis atau disalin pada abad 14 Masehi. Menurutnya, baru 200 tahun kemudian, lahirlah Sulalat-us-Salatin atau Sejarah Melayu. Tepatnya tahun 1612 Masehi yang dikarang oleh Tun Seri Lanang, Bendahara Johor yang dibawa Sultan Iskandar Muda ke Aceh tahun 1613 dan dijadikan pembesar negeri Aceh.

Dr Azmi Arifin menyatakan, para sarjana perlu mengkaji dan meneliti bukan saja dari sumber Eropa, tetapi harus didalami juga dari sumber- sumber tertulis lokal, sehingga para sarjana tak tersilap mengambil kesimpulan yang mengakibatkan tokoh-tokoh yang baik justru dihukum jahat oleh para sarjana. Seperti dalam kasus pembesar di Perak yang menurut Inggris, pembesar melawan Sultan Perak, padahal tradisi politik dan budaya negeri Perak pada abad 18 dan 19 sangat dipengaruhi oleh Aceh, di mana sultan memerintah melalui kelompok pembesar (hulubalang) di istana, seperti yang berlaku di Aceh. Ini disebabkan hubungan Perak dan Aceh yang sangat rapat di mana Sultan Perak pernah ditabalkan menjadi Sultan Aceh begitu juga ada anak-anak raja Aceh ditabalkan menjadi Sultan Perak.

First International Conference of Malay Historigrafical Literature ini ditutup oleh Sakri Abdullah, Direktur Institut Terjemahan dan Buku Malaysia dengan kesimpulan agar karya-karya agung dari dunia Melayu dapat diterjemahkan ke bahasa yang mudah dimengerti, sehingga jadi rujukan antarbangsa, khususnya dalam studi Asia Tenggara.

SUMBER: http://aceh.tribunnews.com/2017/08/01/aceh-dalam-khazanah-historigrafi-melayu
Bagikan:

Bagaimana Munurut Anda? Komentar Disini