TRIBUNBARAT.COM -  Program Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) tahun 2016 terindikasi memboroskan keuangan daerah sebesar Rp 63,4 miliar. Hal terungkap setelah auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mencermati data Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh tahun 2017 bahwa ada pembayaran utang kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tahun ini sebesar Rp 30 miliar atas terjadinya penambahan peserta JKRA 2016 dan lainnya. Padahal, pembayaran tahun 2016 sudah dilakukan.

Jumlah anggaran yang digelontorkan Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah kepada BPJS Kesehatan di Aceh untuk pelaksanaan program JKRA mencapai Rp 532,4 miliar. Meski dana sebesar itu sudah disalurkan, tapi Pemerintah Aceh ternyata masih punya utang tunggakan pembayaran klaim peserta JKRA kepada BPJS sebesar Rp 30 miliar.

Sementara itu, dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh 2016 yang dilakukan auditor BPK RI, pada tahun lalu akibat kelalaian pejabat teknis di jajaran Pemerintah Aceh, baik pada Dinas Kesehatan dan dinas lainnya, BPK menemukan adanya pemborosan keuangan daerah atas pelaksanaan program JKRA sebesar Rp 63,4 miliar.

Hal itu terjadi, akibat data peserta JKRA yang tidak valid sebanyak 460.061 orang tidak dihapuskan dari data master file peserta JKRA 2016 saat diserahkan kepada BPJS Kesehatan pada pelaksanaan penandatanganan kerja sama melanjutkan program JKRA 2016. Akibatnya, pada saat pembayaran iuran jaminan asuransinya senilai Rp 23.000/orang kepada BPJS Kesehatan pada semester I (Januari-Juni) 2016, peserta JKRA yang belum miliki nomor induk kependudukan (NIK) itu, iuran asuransi jaminan kesehatannya ikut dibayarkan, hal yang semestinya tak perlu dilakukan.

Ketua DPRA, Tgk Muharuddin kepada Serambi di Banda Aceh, Kamis (15/6) mengatakan, DPRA berterima kasih kepada auditor BPK RI yang sangat jeli dalam pemeriksaan penggunaan anggaran APBA 2016.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK RI kepada Pemerintah Aceh dalam audit laporan keuangan 2016, kata Muhar, bukan berarti semua pengelolaan program dan keuangan pada tahun itu sudah benar dan sesuai dengan aturan. Tapi banyak yang menyimpang bahkan akibat kelalaian pejabatnya, telah merugikan keuangan daerah.

Buktinya, dalam pelaksanaan program JKRA, data peserta yang disampaikan Pemerintah Aceh kepada BPJS Kesehatan saat melakukan penandatanganan kerja sama atau MoU program JKRA tahun 2016 dengan BPJS Kesehatan 2.066.979 orang itu, harusnya di-update atau diverifikasi dan divalidasi lebih dulu, apakah semuanya sudah clear atau tidak.

Karena data itu sudah setahun, ungkap Muhar, pastilah ada peserta yang sudah meninggal atau sudah miliki kartu asuransi kesehatan lain. Misalnya PNS/TNI, karyawan perusahaan dan lainnya, atau overlap dengan data peserta JKN, peralihan dari Jamkesmas, dan lainnya.

Dari data jumlah peserta JKRA 2016 yang diberikan kepada BPJS Kesehatan untuk dimasukkan ke dalam master file program JKRA 2016, menurut hasil audit auditor BPK RI, masih ada 604.525 orang data peserta JKRA yang bermasalah. Antara lain, karena alamatnya tak lengkap, belum

Dari data bermasalah sebanyak 604.525 orang itu, sebut Muhar, setelah divalidasi oleh Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, sebanyak 460.061 orang data kependudukannya tidak lengkap dan mereka belum memiliki NIK. Peserta JKRA yang data kependudukannya belum lengkap dan belum miliki NIK, seharusnya dipindahkan dulu dari master file JKRA yang hendak diberikan kepada BPJS Kesehatan.

Akibat kemalasan dan kelalaian pejabat teknis di Dinas Kesehatan, kata Muhar, Pemerintah Aceh dirugikan Rp 63,4 miliar, karena harus membayar iuran asuransi jaminan kesehatan JKRA kepada BPJS untuk peserta JKRA yang data kependudukannya tidak valid.

Dana JKRA yang dibayarkan Dinkes Aceh kepada BPJS Kesehatan untuk semester I (Januari-Juni) 2016 jumlahnya Rp 285,2 miliar (2.066.979 orang x Rp 23.000). Dari iuran jaminan sosial kesehatan yang dibayar tersebut, sebut Muhar, sebanyak 460.061 orang belum punya NIK dan belum memiliki kelengkapan persyaratan untuk bisa mendapat kartu JKRA.

Setelah rugi Rp 63,4 miliar, lanjut Muhar, pada perhitungan pembayaran klaim asuransi kesehatan JKRA dengan BPJS Kesehatan pada awal tahun 2017, Pemerintah Aceh masih punya sisa utang pembayaran iuran asuransi kesehatan JKRA kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp 30 miliar. “Hal ini benar-benar membuat DPRA bingung dibuatnya,” keluh Muhar.

Disebutkan bahwa dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh 2016, tim auditor BPK RI menemukan dalam pelaksanaan program JKRA terjadi pemborosan keuangan daerah Rp 63,4 miliar. Sementara Dinkes Aceh pada pembahasan RAPBA 2017, bulan Januari mengusulkan anggaran untuk pembayaran klaim berobat peserta JKRA kepada BPJS Kesehatan dalam pelaksanaan program JKRA senilai Rp 30 miliar.

Untuk masalah ini, kata Muhar, pihaknya akan menugaskan Komisi VI yang membidangi kesehatan dan Komisi III yang membidangi keuangan, melakukan pengusutan awal. “Kalau dalam pengusutan kedua komisi ini ditemukan ada indikasi tindak pidana korupsi, maka sebelum kasusnya diserahkan ke pihak penegak hukum, lebih dulu perlu dibentuk Pansus.”

Pansus itu, lanjut Muhar, selain untuk mengusut kasus pemborosan dana program JKRA sebesar Rp 63,4 miliar, juga akan menelusuri kasus proyek Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh senilai Rp 492,1 miliar yang menurut hasil audit auditor BPK ada kelebihan pembayaran Rp 2,5 miliar kepada rekanan dan item lainnya. ada NIK, dan lainnya.

sumber: http://aceh.tribunnews.com/2017/06/16/jkra-boroskan-uang-daerah-rp-634-m?page=2
Bagikan:

Bagaimana Munurut Anda? Komentar Disini

Nina Tun said...

PROMO FREECHIP KETUPAT LEBARAN 2017

Dalam Memperingati Idul Fitri 1438 Hijriah,Kami Selaku POKERAYAM Agen Poker Terbesar Se-Indonesia mengucapkan Marhaban Ya Ramadhan, Untuk merayakan Hari Kemenangan ini kami selaku agen POKERAYAM akan mengadakan promo menarik dihari kemenangan demi keberuntungan member kami yang setia, Berikut Promo Ketupat Lebaran 2017 yang akan kami berikan :

1. Promo Freechip ketupat lebaran berlaku tgl 26 - 27 juni 2017
2. Bonus Freechip lebaran 50.000 untuk 100 userid.
3. Promo berlaku untuk member lama dan baru.
4. Untuk mendapatkan freechip minimum pernah melakukan deposit minimal Rp.50.000
5. Syarat melakukan Withdraw minimum melakukan Turn Over 1x bonus freechip yang diberikan.
6.Untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service kami.

Kami mengharapkan dukungan dan partisipasi dari anda semua, Semoga anda semua diberikan keberuntungan yang melimpah dan sukses selalu.
Dapatkan Freechip Ketupat Lebaran dan Rayakan Hari Kemenangan Bersama Kami.
POKERAYAM Mengucapkan Minal Aidin Walfa Izin Mohon Maaf Lahir Dan Batin.
Blogspot : pokerayampromolebaran.blogspot.com
LiveChat : https://goo.gl/5tD6ZL
BBM : D8E5205A