Tribunbarat.com - Masyarakat Aceh pada umumnya sedang menungu tindakan nyata Komisi Pengawas dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) yang telah di lantik Gubernur Aceh untuk Periode 2017-2022.

mengingat amanat Pasal 57 Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, dalam rangka peningkatan upaya perlindungan anak, dapat dibentuk lembaga pengawas yang bertugas melaksanakan upaya-upaya perlindungan anak di Aceh.

Melihat Kasus pencurian yang dilakoni anak atas intruksi orang tuanya yang terjadi di Bireuen beberapa waktu yang lalu, membuat masyarakat geram. siapa yang bertanggung jawab atas pendidikan agama, pendidikan normatif lainnya terhadap si anak? apabila orang tuanya sebagai pelindungnya yang mengarahkannya kejalan kebaikan, sudah menjerumuskannya kedalam kerasnya kehidupan dunia.

kasus ini jelas terlihat sebagai bentuk kekerasan terhadap anak, baik secara mental dan psikologis nya, sehingga anak tidak tumbuh menjadi generasi yang berakhlakul karimah seperti yang diharapkan bangsa dan agama, apalagi di negeri syariat seperi negeri kita aceh tercinta.

kita berharap, Pihak Aparat Penegak hukum untuk bisa menghukum Orang tua, atau yang menyuruh melakukan pencurian ini untuk di hukum dengan pasal berlapis, untuk efek jera kepada orang dewasa yang telah menjerumuskan anak-anak untuk kepentingan sesaat.



Bagikan:

Bagaimana Munurut Anda? Komentar Disini