TRIBUNBARAT.COM - Kejam dan jahannam, sepertinya kata kutukan itu layak dialamatkan kepada pejabat jajaran Dinas Pendidikan Bireuen saat ini. Bayangkan, kebaikan hati pemerintah terhadap pemuda putus sekolah dan berkeinginan meraih ijazah tingkat SLTA melalui program paket C, dipelintir semaunya untuk kepentingan bisnis.

Sungguh memalukan, jika dikaitkan dengan sikap pemerintah pusat melalui Kementrian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah (Kembuddikdasmen) belum lama ini telah mengarahkan penghargaan berupa “Apresiation 2014” terkait Prestasi Gemilang yang diukir Pemkab Bireuen terhadap tingginya kepedulian bidang pendidikan.

Namun, beginilah profil Bireuen aslinya dengan sejumlah tumpukan persoalan yang kian berselemak. Meski demikian adanya, Pemkab tetap saja “mengaca” kalau sistem yang dijalankan masih dalam ranah “Clean Govverment” dan tetap dalam bingkai “Syariat Islam”. Sehingga upaya mengundang tamu yang seakan Kabupaten Bireuen layak dikunjungi lewat motto ?Visit Bireuen Years 2018? terus dikoar-koarkan melalui sejumlah sarana publikasi.

Yang terkini, pihak jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Bireuen dengan berani telah memainkan jurus kotornya dalam pelaksanaan ujian untuk meraih ijazah Paket C (setara ijazah SLTA) seiring dengan berlangsungnya UN pendidikan formal tingkat SLTA. Dari 152 peserta ujian Paket C hanya 16 peserta yang asli manusianya. Sedangkan 136 peserta lagi diupahkan kepada menyoritas mahasiswa perguruan tinggi yang ada di Bireuen.

Sikap tolak pinggang dengan hukum pihak pelaksana terkuak menyusul turun tangan pihak kepolisian Polres Bireuen hari kedua penyelenggaran UN Selasa 14 April 2015 ketempat pelaksanaan UN Paket C, SMA Negeri 2 Bireuen. Polisi bertindak menyusul laporan masyarakat terhadap kejinya permainan dalam pelaksanaan ujian Paket C.

Terbukti, setelah mendapat restu sortir dari pejabat pelaksana pendidikan menengah Zamzami, terhadap peserta yang sedang mengikuti ujian polisi menemukan serta mengamankan 42 peserta yang mengikuti ujian bukan atas nama pribadinya.

Sebanyak 42 peserta palsu alias “JOKI” hari itu juga diboyong ke Mapolres Bireuen untuk dimintai keterangan. Sementara 16 peserta lainnya tetap melanjutkan tugas ujian karena memang sesuai dengan identitas peserta. Sekitar pukul 01.00 Wib dini hari, Rabu 15 April 2015 para “Joki” diperbolehkan pulang dengan status wajib lapor (walap).

Hasil pengembangan penegak hukum hingga Sabtu 18 April 2015, empat dari lima pimpinan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKMB) yang konon sebagai perekrut peserta ujian UN Paket C di Bireuen resmi ditahan, untuk pengembangan tuntas hingga menemukan dalang utama kasus pelecehan pendidikan tingkat nasional ini.

Keempat ketua yang bersarang di sel Polres Bireuen itu yaitu dari PKBM Mitra Lestari,,PKBM Uthulubul Ilmi,PKBM Bina Bangsa Satu,serta dari PKBM Darul Huda. Sedangkan PKBM Almanna beruntung lolos karena sewaktu terjadi pemeriksaan polisi tidak menemukan peserta ujian “gadungan”.

“Setau saya dalam ruang PKBM Almanna itu jokinya keburu kabur, maka peserta yang ada saat dating polisi itu cuma dua orang yang betulan.Padahal hari-hari sebelumnya peserta dalam ruangan Almanna terisi lebih dari 10 peserta,” ungkap seorang peserta tak bermasalah dari Kecamatan Pandrah.

Yang pasti, jika yang terperangkap polisi hari ketiga pelaksanaan ujian sebanyak 42 joki, berarti ada 94 joki lagi yang lolos atau tidak hadir karena mencium imformasi akan ada gebrakan dari penegak hukum.
Informasi yang menyayat hati ketika diperoleh pengakuan dari seorang peserta UN Paket C dari PKBM Al-Manna, bahwa untuk mendapatkan ijazah paket C dirinya harus menyediakan uang sebesar Rp1,8 juta. Dengan uang sebesar itu, semua urusan ditanggung beres oleh Ketua PKBM termasuk tidak tidak harus mengikuti UN.

“Namun, saya baru membayar panjar 500 ribu rupiah, katanya untuk keperluan administrasi yang dibutuhkan PKBM tersebut. Sisanya, harus saya lunasi setelah mendapatkan ijazah seperti yang dijanjikan,” ungkap peserta UN tersebut yang minta identitasnya dirahasiakan Kamis (16/4/2015).

Sementara itu, sehari sebelum polisi bergerak ke TKP Selasa 13 April 2015, Bongkar News bersama tiga wartawan lainnya yang telah mendapat informasi miring terhadap sistem pelaksanaan UN Paket C meminta kejelasan Zamzami selaku kaki tangan Dikmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bireuen.
Di warkop seberang jalan depan SMA Negeri 2 Bireuen Zamzami menerangkan, pelaksanaan UN Paket C ini dibawah tanggungjawab Pendidikan Luar Sekolah (PLS). “Jadi bukan dibawah bidang saya,” ujar beliau sambil menyodorkan nomor ponsel Kabid PLS Jailani S.Pd.

Jelang beberapa menit, Kabid PLS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bireuen Jailani Spd ditemui sedang mendampingi pejabat Dinas Pendidikan Propinsi yang dating memantau pelaksanaan UN di SMA Negeri 2 mengklarifikasi,memang secara tekhnis pelaksanaan UN Paket C berada dibawah bidang PLS.

“Tapi kelangsungan pelaksanaan seluruhnya dilakukan oleh pegawai dikmen, untuk tugas pengawas ujian juga dari dikmen, dari bidang saya PLS hanya satu orang,” demikian pengakuan Jailani, yang belum sampai satu bulan dilantik sebagai Kabid PLS Dinas Pendidikan Bireuen.

Dikabarkan juga, sehari sebelum tim Polres Bireuen bertindak, beberapa orang wartawan yang memperoleh informasi tentang ujian Paket C berupaya menemui pihak pelaksana untuk mendapat penjelasan resmi. Entah atas arahan siapa, dua pengurus PKBM langsung menggandeng para wartawan seraya memelas untuk jangan diberitakan, serta akan memberikan uang tutup mulut sebesar Rp 20 juta.

Tawaran ketua PKBM dengan rupiah lumanyan itu ternyata membal. Komit dengan profesi yang disandang, sehingga borok yang terselubung dalam dunia pendidikan di Kabupaten Bireuen pun terkuak yang diawali pemberitaan dari sejumlah situs media online. Dan kini, sistem yang berlaku dalam dunia pendidikan Bireuen pun jadi sorotan sampai kutukan orang-orang cinta ilmu pengetahuan sejagat raya.

Dilain sisi, menanggapi temuan memalukan ini Habibi (26) pemuda cerdas asal Kecamatan Jeunieb, juga seorang Alumnus Asmuslim melalui media Bongkar News harapkan pihak penegak hukum tidak “premature” mengungkap oknum utama kasus ini.

Menurut Habibi, sepertinya mustahil jika oknum yang bermain itu adalah ketua PKBM. “Pengelola yayasan mustahil beraksi seberani itu. Mereka tunduk atas arahan dinas terkait, apalagi pengawasan begitu ketat dari orang-orang dinas, termasuk hadirnya pemantau dari Dinas Pendidikan Propinsi,” pungkas Habibi, seraya penuh harap supaya pemain utama kasus bidang pendidikan ini terungkap kepada publik. (Roesmady Samalanga).

Sumber: https://atjehdaily.com/jahanamnya-mafia-ijazah-paket-c-di-bireuen/
Bagikan:

Bagaimana Munurut Anda? Komentar Disini