TRIBUNBARAT.COM - KETUA DPRA, Tgk Muharuddin yang diwawancarai Serambi seusai menerima dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dari pihak eksekutif kemarin menyebutkan, adalah keliru jika keterlambatan pengesahan APBA 2017 diterjemahkan sebagai kepentingan kelompok atau permainan para elite di eksekutif atau legislatif.

“Alasan untuk memperlambat itu tidak benar. Yang sedang dan akan kita bahas ini adalah untuk kepentingan rakyat, tidak ada istilah untuk main-main untuk itu. Gubernur dan anggota DPRA dipilih oleh rakyat, tentunya yang diperjuangkan juga untuk rakyat,” kata Muharuddin.

Ia jelaskan, terlambatnya pembahasan RAPBA ini bukan unsur kesengajaan atau dimainkan oleh pihak-pihak yang bekepentingan, namun harus dipahami juga bahwa dokumen KUA-PPAS secara administratif baru diserahkan ke DPRA pada 20 Desember lalu. “Dan secara fisik baru kita terima tadi, ini tetap diserahkan secara fisik karena secara tatib KUA PPAS harus diserahkan dalam Banggar,” sebut Muharuddin.

Dengan baru diserahkannya dokumen KUA-PPAS, tentunya ini akan perlu waktu lagi untuk membahas di DPRA secara bersama-sama, sudah bisa dipastikan pengesahan pada akhir Desember nanti tidak bisa dilakukan. Muharuddin juga menyebutkan, sebenarnya KUA PPAS sudah diserahkan juga pada Juni 2016, namun diteritkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengharuskan KUA PPAS itu dikembalikan lagi ke eksekutif.

“Kita kembalikan lagi kepada eksekutif untuk disesuaikan dengan SOTK yang baru, karena diterbitkannya PP tersebut, kemudian eksekutif kembali mengutak-atik menyesuaikan KUA PPAS itu dengan SOTK yang baru. Begitu kronologisnya. Jadi, keliru jika diterjemahkan itu untuk kepentingan atau permainan elite,” ujar Muharuddin.

Dengan tenggang waktu yang ada, lanjut Muharuddin, eksekutif dan legislatif tentunya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membahas dan mengesahkan segera APBA 2017. Tentunya kata Muharuddin, pembahasan ini perlu kehati-hatian dan kecermatan. “Kita tetap mengupayakan segera, tapi yang lebih penting lagi kita ingin APBA yang disahkan nanti APBA yang berkualitas, tidak abal-abal, kan tidak mungkin anggaran yang mencapai Rp 14 triliun kita tutup mata lalu kita sahkan, tentunya ini perlu kecermatan,” ujar Muharuddin.

Dalam hal ini, Muharuddin mengimbau tidak perlu menyalahkan siapa pun, karena keadaannya memang seperti itu dengan alasan yang telah ia sampaikan tersebut, seperti salah satuanya adalah PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

“Jadi, keadaannya memang seperi ini, harus kita terima, seluruh provinsi seperti ini. Malah ada sebagian provinsi yang sudah menyerahkan RAPBD-nya ke Mendagri, namun ditolak karena belum sesuai dengan SOTK yang baru,” pungkas Muharuddin.

sumber: http://aceh.tribunnews.com/2016/12/29/ketua-dpra-tak-ada-istilah-main-main
Bagikan:

Bagaimana Munurut Anda? Komentar Disini