Tribunbarat.com, BANDA ACEH -- Kasus dugaan pemalsuan SK jabatan yang dilakukan T Aznal Zahri yang menjabat Plt Wali Kota Sabang saat ini harus didorong hingga ke meja hijau alias sampai tuntas ke persidangan.
Pernyataan itu disampaikan Koordinator Badan Pekerja Forum Anti-Korupsi dan Transparansi Anggaran (FAKTA), Indra P Keumala menanggapi temuan Inspektorat Aceh terkait kasus pemalsuan SK jabatan yang dilakukan T Aznal saat diangkat menjadi Kabag Keuangan Biro Umum pada tahun 2013.
Indra juga mendesak agar potensi keterlibatan pihak lain dalam kasus itu juga diungkap secara utuh. Mengingat SK itu ditandatangani oleh Sekda T Setia Budi pada tanggal 18 Februari 2013 dengan nomor PEG.821.22003.2013.

"Jika hasil audit Inspektorat Aceh telah dengan tegas menyebut bahwa oknum bersangkutan terbukti melakukan pemalsuan maka Gubernur wajib memerintahkan kepolisian untuk segera mengusut dan menyeret seluruh pelaku hingga ke meja hijau," ujar Indra kepada Serambinews.com, Senin (19/12/2016).
Menurut mantan Koordinator Aceh Parliament Watch ini, tindakan Aznal memalsukan SK adalah perbuatan pidana yang bertujuan menguntungkan dirinya sendiri.
Dengan SK itu, Aznal akhirnya memperoleh jabatan termasuk menikmati berbagai fasilitas, termasuk uang tunjangan.

Atas perbuatannya itu, lanjut Indra, negara atau dalam hal ini Pemerintah Aceh mengalami dua kerugian.
Pertama, pejabat yang diangkat ternyata tidak memenuhi kualifikasi.
Dan kedua, Pemerintah Aceh juga secara otomatis mengalami kerugian karena telah memberikan seluruh fasilitas jabatan kepada Aznal yang nyatanya tidak berhak.
"Plt Gubernur harus segera mengambil sikap tegas. Kami juga berharap hal ini tidak didiamkan begitu saja agar dapat menjadi preseden buruk ke depannya," demikian Koordinator FAKTA. (*)

Sumber: http://aceh.tribunnews.com/2016/12/19/fakta-kasus-pemalsuan-sk-t-aznal-harus-sampai-ke-meja-hijau
Bagikan:

Bagaimana Munurut Anda? Komentar Disini