Ruslan A Gani Akui korupsi karena Setor ‘Pajak Nanggroe’ Rp 4,3 M


JAKARTA - Terdakwa kasus korupsi pembangunan dermaga milik Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Ir Ruslan Abdul Gani, membeberkan bahwa ia pernah menerima dana Rp 4,3 miliar. Uang tersebut kemudian dialokasikan sebagai setoran “pajak nanggroe” yang dia berikan kepada sejumlah orang yang mengatasnaman dirinya sebagai mantan kombatan GAM atau OTK (orang tak dikenal).

Dana “pajak nanggroe” atau illegal tax itu dipersiapkan oleh kontraktor PT Nidya Sejati Jo yang diambil dari keuntungan dan over head serta dana tak terduga lainnya.

“Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, dana pajak nanggroe yang telah dipersiapkan itu kemudian disalurkan kepada pengutip pajak oleh rekanan Nindya Sejati Jo bersama-sama dengan manajemen BPKS,” kata Ruslan dalam nota pembelaan atau pleidoi pribadinya yang dibacakan sendiri dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (9/11).

Manajemen BPKS yang menyalurkan dana pajak nanggroe tersebut meliputi Kepala BPKS, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kepala BPKS Cabang Banda Aceh yang menyalurkan sejumlah Rp 3 miliar.

Menurut Ruslan yang menjabat Kepala BPKS sejak 21 Juli 2010, ada “utang” BPKS kepada beberapa pengutip pajak nanggroe yang belum diselesaikan sejak 2006 sampai 2010.

Ruslan kemudian mendapat “pesan untuk melunasi utang pajak nanggroe” tersebut dari mantan Kepala BPKS terdahulu, Teuku Syaiful Achmad. Dana tersebut dialokasikan khusus oleh Sabir Said selaku Manajer Lapangan Nindya Sejati Jo.

Seyogiyanya, kata Ruslan, dana pajak nanggroe tersebut disalurkan langsung oleh Teuku Syaiful Achmad, namun karena Teuku Syaiful mulai bermasalah akibat temuan BPK, maka penyalurannya dialihkan kepada manajemen BPKS bersama rekanan PT Nindya Sejati Jo.

“Mulai saat itu saya menerima banyak tamu nonteknis hampir setiap hari dan mulai mendapat ancaman jika ‘utang BPKS’ atau janji pajak nanggroe tidak diselesaikan,” ujar Ruslan.

Soal adanya kutipan pajak nanggroe di Aceh, Ruslan secara khusus melampirkan kliping koran Serambi Indonesia yang memuat pernyataan Kapolda Aceh, Irjen Pol Herman Effendi, mengenai pajak nanggroe yang merajalela di Aceh ketika bertemu sejumlah pejabat militer asing di Banda Aceh.

“Aceh sebagai daerah bekas konflik berkepanjangan, berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Maka mau tidak mau terpaksa disediakan dana untuk itu. Kalau tidak disediakan, maka ancamannya adalah keselamatan diri, keluarga, dan perusahaan,” jelas Ruslan kepada majelis hakim.

Sumber : http://aceh.tribunnews.com/2016/11/10/ruslan-a-gani-akui-setor-pajak-nanggroe-rp-43-m
Bagikan:

Bagaimana Munurut Anda? Komentar Disini