PNS tak Netral di Ancam Pecat


TRIBUNBARAT.COM - SUDAH terlalu sering Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Aceh dan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Soedarmo mengingatkan pegawai negeri sipil (PNS) di Aceh agar bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 yang tahapannya dimulai tahun ini. Soalnya, PNS atau lebih luas lagi, aparatur sipil negara (ASN), memang dilarang terlibat politik praktis.

Akan tetapi, imbauan itu bagai tak dipeduli oleh tujuh PNS di lingkungan Dinas Kesehatan Aceh Timur. Mereka ketahuan berfoto bareng dengan bupati petahana nomor urut 2, Hasballah atau Rocky, sambil mengacungkan dua jari. “Ini melambangkan ketujuh PNS itu memberi dukungan penuh kepada Saudara Hasballah,” kata Sopian Adami SH, Ketua Tim Advokasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur, Ridwan Abubakar-Tgk Abdul Ranni (Nek Tu-Polem).

Sebagaimana diberitakan Serambi Indonesia kemarin, sesi foto bersama itu terjadi saat gotong royong di Dinkes Aceh Timur 14 November 2016 dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN).

Keterlibatan mereka dalam politik praktis telah dilaporkan Sofyan Adami SH kepada Plt Gubernur Aceh, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo. Para PNS yang dilaporkan itu adalah Kepala Dinas Kesehatan Aceh Timur, H Kamal bersama enam orang jajarannya yang terdiri atas kepala bidang, kepala unit pelaksana teknis dinas (UPTD) di tingkat kecamatan, kepala seksi di RSUD setempat, dan tiga orang kepala puskesmas.

Dalam pandangan awam, tindakan tersebut tentulah mengesankan adanya pemihakan terhadap calon bupati incumbent. Pemihakan itu tentulah dapat digolongkan sebagai sikap tidak netral. Ketidaknetralan itu patut diduga bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengharuskan ASN bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan parpol.

Sebelumnya pun Plt Gubernur Aceh sudah mengeluarkan instruksi PNS tak boleh terlibat kampanye atau mendukung kandidat tertentu.

Oleh karenanya, sangatlah pantas kita dorong Gubernur Aceh untuk mengambil tindakan tegas terhadap ketujuh PNS tersebut sesuai aturan.

Segera diproses untuk dijatuhi sanksi disiplin sedang. Bisa berupa penundaan kenaikan gaji berkala satu tahun, tunda kenaikan pangkat setahun, atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah.

Apabila kadar ketidaknetralannya cukup mendasar, maka jatuhkan hukuman disiplin berat. Bisa berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, dipindah untuk diturunkan jabatannya setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, atau bahkan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS.

Tapi, apa pun sanksi yang dijatuhkan Plt Gubernur kelak, diharapkan bisa menjadi contoh bagi PNS lain yang tidak mampu menjaga netralitasnya dalam pilkada.

sumber: http://aceh.tribunnews.com/2016/11/21/pns-tak-netral-seharusnya-ditindak
Bagikan:

Bagaimana Munurut Anda? Komentar Disini