Guru Kontrak Resah, Mengadu ke DPRA

TRIBUNBARAT.COM, BANDA ACEH - Seratusan guru kontrak yang tergabung dalam guru kontrak lanjutan Unicef, NAD, dan Baca Tulis Quran (BTQ) TK, SD, dan SMP dari beberapa kabupaten/kota di Aceh menyerbu DPRA di Banda Aceh, Senin (28/11).

Kehadiran guru kontrak tersebut ke DPRA untuk bertemu Komisi V mempertanyakan kelanjutan kontrak mereka. Amatan Serambi, para guru yang didominasi kaum hawa itu tiba di DPRA sekira pukul 09.30 WIB difasilitasi Koalisi Barisan Guru Bersatu (Kobar-GB) Aceh.

Pertemuan berlangsung di Gedung Serba Guna lantai II DPRA. Hadir dalam pertemuan itu Ketua dan Sekretaris Kobar-GB Aceh, Sayuti Aulia dan Husniati Bantasyam, Ketua Komisi V Mohd Al Fatah, Ketua PGRI Aceh Ramli Rasyid, Sekretatis Dinas Pendidikan Aceh Drs Nasrun MM, dan sejumlah pejabat lainnya.

Dalam pertemuan itu guru kontrak mempertanyakan lanjutan kontrak mereka. Mereka khawatir ke depan tidak akan digaji lagi dan kontrak yang sudah diikat sejak 2005 diputuskan pada akhir tahun ini.

Menurut guru kontrak, kekhawatiran itu mencuat sejak pemerintah mengeluarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan pemerintah provinsi hanya akan bertanggung jawab dan mengelola pendidikan setingkat SMA/SMK. Sedangkan SD, SMP berada dalam lingkup pemerintah kabupaten/kota. 3.500 orang

Ketua Kobar-GB Aceh, Sayuti Aulia menyebutkan, saat ini ada sekitar 3.500 guru kontrak SD dan SMP di Aceh. Mereka adalah guru kontrak lanjutan Unicef, NAD, dan guru kontrak BTQ. Selama ini, mereka digaji oleh Pemerintah Aceh dengan sumber APBA melalui Dinas Pendidikan Aceh. “Ke depan, provinsi tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk guru kontrak SD, SMP. Provinsi hanya mengelola SMA dan SMK, sedangkan SD dan SMP di kabupaten/kota, tapi dinas di kabupaten/kota tidak ada uang, mereka tidak mau bertanggung jawab untuk itu,” kata Sayuti.

Kekhawatiran inilah yang kemudian memantik para guru kontrak meminta Kobar-GB memperjuangkan hal itu ke DPRA. Menurut Sayuti, para guru kontrak yang selama ini sudah mengajar di SD dan SMP di seluruh kabupaten/kota di Aceh tentu tidak mau jika kontrak mereka diputuskan. “Makanya kita lakukan upaya, kita perjuangkan hal ini. Awalnya (mereka) memang mau demo, tapi karena kita sudah komunikasi dengan komisi V, maka kita lakukanlah pertemuan hari ini,” tandas Sayuti Aulia.

Seorang guru kontrak SD di Banda Aceh yang ikut aksi tersebut kepada Serambi mengatakan, ia berharap pemerintah tetap menganggarkan dana untuk gaji mereka ke depan. “Kami mohon kontrak kami jangan diputuskan, karena kami sudah sangat lama mengajar. Ke depan juga akan banyak guru yang pensiun, itu harus dipertimbangakan pemerintah,” ujar guru kelas yang tidak mau namanya disebutkan itu.

Ia menyebutkan, jika pemerintah provinsi tidak memperpanjang kontrak dengan dalih tidak ada uang, maka ia yakin semua guru kontrak akan ramai-ramai datang ke Gubernur Aceh untuk memperjuangkan nasib mereka. Rata-rata, sebutnya, mereka saat ini sudah berstatus honorer K2, artinya honor mereka sudah resmi dan diakui pemerintah pusat. “Kami punya NUPTK, kami diakui oleh Pusat, tidak semua guru mendapatkan itu kecuali guru yang memenuhi syarat,” pungkasnya.

sumber: http://aceh.tribunnews.com/2016/11/29/guru-kontrak-serbu-dpra
Bagikan:

Bagaimana Munurut Anda? Komentar Disini