DPRA jangan Ganggu Rencana Kerja Plt Gubernur

BANDA ACEH - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo meminta semua jajaran Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bekerja keras memberikan yang terbaik bagi rakyat Aceh. Salah satunya adalah harus komit membahas dan mempercepat proses pengesahan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2017 sebelum tahun 2016 berakhir.

“DPRA jangan mengganggu perencanaan yang disusun oleh eksekutif. Ayo sama-sama kita duduk membangun Aceh ke depan, jangan selalu tertinggal. Dengan dana yang begitu besar kita masih dalam kondisi seperti ini, ini sungguh sangat prihatin,” kata Soedarmo pada acara Silaturahmi Plt Gubernur Aceh dengan Pimpinan Media Massa dan Organisasi Wartawan di Restoran Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (8/11).

Soedarmo yang didampingi Asisten III Setda Aceh, Syahrul Badruddin MSi dan Kepala Biro Humas Setda Aceh, Frans Dellian MSi, mengaku prihatin dengan kondisi Aceh saat ini yang masih terbelenggu kemiskinan, padahal APBA 2016 saja Rp 12,874 triliun. “Bandingkan dengan Medan, APBD Medan tidak sampai sebesar Aceh, tapi kondisinya berbeda. Apa permasalahan Aceh, harus kita cari permasalahan dan carikan bersama solusinya,” ujar Soedarmo.

Selama ini, tambahnya, “penyakit” yang sering dialami Aceh adalah selalu terlambat disahkan APBA. Hal ini disebabkan adanya kepentingan-kepentingan yang tidak pernah ketemu dalam setiap pembahasan. “Mumpung Plt tidak punya kepentingan, jadi mudah-mudahan dapat segera diselesaikan. Kepentingan Plt adalah bagaimana mengesahkan APBA 2017 dengan cepat dan bisa segera dilaksanakan,” kata dia.

Selama tiga bulan menjabat sebagai Plt Gubernur Aceh, Soedarmo berjanji akan berusaha melakukan tugasnya untuk kepentingan rakyat Aceh, bukan kepentingan pribadi. Target utamanya adalah pengesahan APBA 2017 dapat dilakukan pertengahan Desember 2016. Sebab, APBA sangat memengaruhi pelaksanaan program yang dilakukan oleh SKPA.

“Saya menjadi Plt untuk melanjutkan program yang selama ini belum terselesaikan dan saya minta kepada Kepala SKPA untuk melanjutkan. Kami tidak mengubah program, tapi melanjutkannya. Kepada Kepala SKPA jangan coba-coba mencairkan anggaran yang tidak seharusnya dicairkan. Saya minta kawan-kawan media, kalau ada SKPA yang melakukan itu tolong disampaikan ke saya,” ujar lulusan Akmil tahun 1983 ini.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri ini menambahkan, ia tidak mau SKPA membuat program yang tidak memenuhi kepentingan masyarakat. Saat ini masih banyak persoalan Aceh yang harus dibenahi, seperti pengangguran, kemiskinan, dan masih tingginya jumlah kematian bayi.

“Di mana kesalahannya? Itu yang harus saya tuntaskan dalam tiga bulan ini. Saya berharap dana yang ada bisa digunakan secara maksimal. Jangan digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tapi untuk kepentingan masyarakat,” kata mantan perwira tinggi pada Badan Intelijen Negara (BIN) ini.

Soedarmo mengaku sudah jauh-jauh hari melakukan pendekatan personal dan kelembagaan ke pihak legislatif untuk bersama-sama eksekutif mempercepat proses pengesahan APBA 2017. “Saya siap kalah untuk menang. Yang penting target kita tercapai. Semua kerja dan pengabdian ini adalah untuk kesejahteraan rakyat Aceh,” ujar Soedarmo sembari menyatakan bahwa dirinya juga akan merampungkan perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan Qanun Pilkada sebelum berakhirnya tahun 2016.

Prioritas
Plt Gubernur Aceh dalam kesempatan itu juga menyampaikan bahwa setiap SKPA harus menjalankan program pembangunan dengan segala prioritas, agar mencapai hasil maksimal. Meskipun dana melimpah, katanya, apabila program pembangunan dilakukan secara sekaligus, maka hasilnya pasti tidak tuntas sepenuhnya karena anggaran terbatas. “Kalau kita berpikir secara kasar saja, dana otsus Aceh setiap tahun sekitar Rp 7,5 triliun. Kita kerahkan dana itu semua untuk membuat infrastruktur berdasarkan prioritas. Tapi kalau dana itu dibagi ke seluruh kabupaten kota, akhirnya dapatnya juga kecil-kecil dan tidak bisa melakukan pembangunan,” katanya.

Ia mencontohkan, keberhasilan pengerjaan proyek jalan Takengon-Blangkejeren sepanjang 137,8 km dengan anggaran Rp 653,5 miliar tidak terlepas dari adanya prioritas. “Bayangkan kalau dana otsus kita gunakan untuk program yang diprioritaskan, setengah kita prioritaskan untuk insfrastruktur jalan dan setengah lagi untuk kepentingan lain seperti pendidikan, kesehatan, dan pertanian,” ujarnya memberi solusi. 

sumber : http://aceh.tribunnews.com/2016/11/09/dpra-jangan-ganggu-rencana-eksekutif
Bagikan:

Bagaimana Munurut Anda? Komentar Disini